Singaraja (bisnisbali.com) –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggelar sosialisasi rancangan Peraturan Bupati (Perbub) tentang Budaya Kerja sebagai salah satu langkah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
“Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan kembali kepada seluruh ASN terhadap budaya kerja yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2015 lalu telah disepakati salah satu nilai yaitu nilai budaya kerja yang diadopsi Pemkab Buleleng dan terangkum di dalam PRIMA (Professional, Responsibilitas, Integrasi, Komitmen dan Akuntabel),” kata Kepala Bagian Organisasi Setda Buleleng Dra.I DW.A.A.Sri Ambarawati dalam sosialisasi Perbup Budaya Kerja PRIMA Pemkab Buleleng Tahun 2019 di Gedung Unit IV, Lantai II, Kantor Bupati Buleleng, pada Rabu (6/11).
Menurut Ambar pengembangan budaya kerja ini berkaitan langsung dengan sikap dan perilaku serta mental para ASN. Maka, sangat dibutuhkan sebuah instrumen/aturan yang akan menjadi rujukan terhadap budaya kerja dalam sebuah instansi pemerintah.
“Jika kelima nilai tersebut telah benar-benar tertanam dalam hati, pikiran, sikap dan tertuang dalam keseharian, maka dengan cepat tujuan dari reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan,” tutur Ambar.
Budaya kerja ini meliputi beberapa tahapan, diantaranya terdapat tahap perumusan, implementasi dan evaluasi. Saat ini proses yang sedang berlangsung berada di tahap perumusan dan perancangan perbup, hal ini dirumuskan guna melegalkan nilai-nilai yang sedang digali.
“Nilai budaya kerja ini digali dan dirumuskan dari SKPD serta terangkum dalam PRIMA tersebut,” ungkap Ambar.
Pengembangan nilai-nilai ini membutuhkan proses dan penyesuaian terhadap budaya kerja yang telah berkembang di masing-masing instansi pemerintah. “Namun diharapkan pula kepada seluruh PNS atas dasar sumpah dan janjinya menjadi seorang aparatur negara tentunya harus dapat menerapkan kelima point ini dalam budaya kerjanya,” tegas Ambar.
Lebih lanjut saat ditanya tentang penerapan sistem tunjangan kinerja (tukin) terhadap pemberiaan kesejahteraan kepada PNS, dirinya mengakui bahwa budaya kerja ini tentu bersinggungan langsung terhadap nilai kesejahteraan yang akan diproleh oleh seorang PNS.
Melalui tukin ini juga nantinya akan mendorong para PNS untuk bekerja secara profesional dibidangnya dan tentu tidak ada lagi dinas/kantor yang ingin menunda tiap pekerjaannya.
“ASN harus benar-benar paham benar makna reformasi birokrasi ini, sehingga kelima budaya kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam kesehariaannya. Segala sesuatu yang tidak biasa perlu dibiasakan, apalagi ini menyangkut kesejahteraan seorang ASN,” pungkas Ambar. *ira
