Denpasar (bisnisbali.com) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali berharap di daerah ini memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan yang berperan menjaga pasokan dan harga komoditas bahan pokok. Terjaganya stok bahan pangan di Pulau Dewata akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan salah satu strategi menekan laju inflasi.
Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho di Renon, Jumat (1/11) kemarin menegaskan, pada momen tertentu pendistribusian bahan pangan dari petani atau produsen hingga ke konsumen masih panjang. Pasokan bahan pangan bahkan ada didatangkan dari luar Bali. Pendistribusian yang panjang menyebabkan harga pangan yang sampai ke tangan konsumen menjadi sangat tinggi sehingga rawan memicu inflasi. “Karena itu dengan adanya BUMD pangan di daerah, kabupaten/kota di Bali nantinya harga bisa lebih terkendali. Adanya BUMD pangan maka setiap daerah bisa memonitor distribusi, pasokan hingga harga terkendali, maka inflasi akan bisa terjaga,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut BI Bali mendorong pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk BUMD pangan. Menurutnya, Bali berpotensi untuk hal itu. Terlebih di sejumlah daerah di Indonesia, telah memiliki BUMD pangan. Satu contoh DKI Jakarta, yang sudah ada BUMD pangan untuk mengatur pasokan, harga cabai merah, cabai keriting, beras, dan sebagainya.
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Badung potensial untuk membentuk BUMD pangan. Pemkab Badung juga sudah memiliki Controlled Atmosphere Storages (CAS) di daerah Petang. Badung juga punya sumber daya untuk hal tersebut.
Trisno berharap hal serupa juga dapat dilakukan pemerintah kabupaten lainnya di Bali. Dengan adanya BUMD Pangan itu, sekaligus PD Pasar di masing-masing daerah dapat menjadi pemain atau pelaku yang bisa memengaruhi harga pasar. Mekanismenya ketika harga komoditas di pasaran terlalu tinggi, BUMD pangan dapat mengintervensi karena memang telah memiliki stok. Dengan demikian, harga komoditas pertanian saat musim panen tidak anjlok dan konsumen pun tidak harus membeli terlalu mahal ketika produk pertanian tidak pada musimnya.
Dalam upaya merealisasikan hal positif ini, BI berkomitmen secara berkelanjutan dengan menyampaikan pada sejumlah kabupaten di Bali terkait pentingnya BUMD pangan itu.
Itu telah dilakukan BI Bali yang meminta Pemerintah Kabupaten Bangli melalui perusahaan daerahnya aktif membantu menyerap berbagai komoditas pertanian setempat yang produksinya berlebih.
“Sebagai sumber pertanian, Bangli tetap harus didorong apalagi daerah ini banyak terdapat bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, ayam hingga telur,” jelasnya.
Menurut Trisno, dengan jumlah penduduk Bali sekitar 4,2 juta jiwa, 6,2 juta wisatawan mancanegara, dan wisatawan nusantara 7 juta, yang semuanya membutuhkan pangan, maka mestinya masalah over produksi di Bangli bisa tertangani dengan baik.
Pihaknya sangat menginginkan setidaknya dua kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Bangli dan Badung segera memiliki BUMD pangan atau Perusdanya bisa berjalan dan menjadi solusi hilirasi produk pertanian yang berlebih itu. *dik
