Denpasar (Bisnis Bali) – Krisis global telah memberikan pelajaran penting bagi Bank Indonesia (BI) untuk tidak hanya fokus pada upaya menjaga stabilitas harga, namun juga berupaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui integrasi kebijakan makroekonomi, makroprudensial dan mikroprudensial. Untuk itu, BI sejak 2010 menerapkan paradigma baru bauran kebijakan (policy mix).
“Harapannya kebijakan bauran BI ini bisa tersentuh, dipahami dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat,” kata Deputi Kepala KPw BI Bali Sapto Widiatmiko di Sanur, Kamis (24/10). 
Menurutnya, BI tidak hanya menghasilkan kebijakan, namun bagaimana masyarakat mengetahuinya, mengikutinya dan advokasi masyarakat lainnya atau mengajak masyarakat untuk bisa sama-sama menjalankan kebijakan itu karena kalau kebijakan hanya dikeluarkan tetapi tidak ada respon dari masyarakat atau malah responnya berlawanan arah sama saja kebijakan tersebut tidak efektif.
Sementara bauran kebijakan BI diperkenalkan ke masyarakat ini, kata Sapto, dalam upaya menghadapi berbagai tantangan ekonomi global terkini yang bersumber dari meningkatnya tensi perang dagang dan risiko geopolitik yang menekan kondisi ekonomi global serta berdampak pada meningkatnya ketidakpastian global, volatilitas aliran modal dan nilai tukar.
Peran bauran kebijakan menjadi makin kritikal mempertimbangkan keterkaitan yang makin kuat antara stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, termasuk koordinasi dengan otoritas lainnya. Untuk itu, bauran kebijakan BI ditempuh melalui integrasi tiga kebijakan utama yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, termasuk pengelolaan uang rupiah, didukung oleh kebijakan pendalaman pasar keuangan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Hal ini sebagai upaya dalam mencapai tujuan BI secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Sementara sinergi antara bauran kebijakan bank sentral, kebijakan fiskal dan reformasi struktural penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif. Untuk mengembangkan dan sekaligus memperkuat program komunikasi berbagai kebijakan yang telah dirumuskan inilah, diakui, BI secara kontinu melakukan evaluasi terhadap aktivitas komunikasi yang telah dilakukan kepada para stakeholdernya.
Sementara itu, Departemen Komunikasi BI Aditya Surya Akbar mengatakan, dengan makin pesatnya perkembangnya media komunikasi, tantangan yang dihadapi oleh BI tidak saja pada aspek pemilihan media dalam mengkomunikasi berbagai kebijakan tersebut agar tetap efektif dan efisien sampai pada stakeholdernya, namun konten kebijakan yang disampaikan dapat sampai pada stakeholder yang tepat, akurat, serta mudah diakses melalui berbagai bentuk materi yang komunikatif sesuai dengan kebutuhan stakeholdernya yang beragam baik dari sisi latar belakang maupun profesinya.
Karenanya melalui Focus Group Discussion yang dilaksanakan menjadi merupakan salah satu bentuk evaluasi komunikasi yang dilakukan oleh BI untuk mendapatkan masukan yang kosntruktif dari para stakeholder yang rutin dan intensif menggunakan berbagai bauran kebijakan yang dirumuskan oleh BI sesuai tugas dan fungsinya.*dik