NPL Tinggi, BPR Wajib Hadapi Gugatan Debitur

Angka kredit bermasalah (NPL) di bank perkreditan rakyat (BPR) masih berkisar di atas 5 persen

PELATIHAN - Pelatihan untuk SDM BPR agar siap menghadapi gugatan hukum dari debitur.

Gianyar (bisnisbali.com) – Angka kredit bermasalah (NPL) di bank perkreditan rakyat (BPR) masih berkisar di atas 5 persen. Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Made Suarja (8/10) mengatakan, SDM BPR wajib memahami manajemen risiko guna siap menghadapi gugatan hukum dari debitur BPR.

Diungkapkannya, SDM BPR wajib memahami perjanjian kredit secara hukum. Ini untuk memastikan langkah BPR ke depan ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit.

Direktur Utama BPR Udary ini menjelaskan, guna menghadapi masalah NPL ke depan, sangat diperlukan BPR peningkatan kualitas SDM, termasuk pemenuhan bidang permodalan untuk menjaga keberlangsungan usaha perbankan dan penanganan NPL secara maksimal.

Ditegaskannya, kualitas SDM BPR  harus terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan, termasuk pelatihan di bidang hukum bagi pegawai bank dalam rangka menghindari permasalahan yang kemungkinan melibatkan debitur. Semua permasalahan seperti ketidakmampuan debitur membayar angsuran kredit berdampak pada kredit bermasalah (NPL) yang tinggi.

Ia mengatakan, risiko legal sering membuat para pegawai bank kesulitan menghadapinya. “Untuk itu, peningkatan pemahaman terkait hukum diperbankan perlu di berikan kepada para pegawai bank,” katanya.

Suarja menegaskan, dalam kondisi ekonomi melambat BPR tersebut tentu berisiko dalam penyaluran kredit. Mengantisipasi risiko tersebut, BPR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit.

Sebelumnya, Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan, penyaluran kredit yang tidak tepat tujuan kerap kali memicu terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). BPR wajib melakukan monitoring agar kredit yang disalurkan kepada debitur sesuai dengan peruntukannya. BPR wajib melakukan monitoring minimal sebulan sekali. Monitoring ini upaya BPR dalam pembenahan dari sisi kredit.

Melalui monitoring BPR bisa meyakinkan capacity debitur. “Melalui monitoring debitur BPR bisa memastikan apakah kredit yang disalurkan benar untuk mendukung usaha debitur,” kata Direktur Utama BPR Indra Candra ini.

Wiratjana menambahkan, account officer (AO) menjadi ujung tombak BPR dalam melakukan monitoring debitur. AO dituntut memahami usaha yang dikelola debitur. Hal ini untuk memastikan kredit bermanfaat pengembangan usaha debitur. “BPR bisa optimal menyalurkan kredit produktif ke sektor usaha,” katanya. *kup