Mangupura (bisnisbali.com) – Guna meninjau pelayanan publik dan perizinan di Badung, Komisi III DPRD Badung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Senin (30/9) kemarin.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi III  Putu Alit Yandinata tersebut diterima Kepala DPMPTSP Badung, Made Agus Aryawan beserta sejumlah staf.
Hadir pula anggota Komisi III Nyoman Satria, Ni Komang Tri Ani, Made Suryananda Pramana, Nyoman Graha Wicaksana, Wayan Sandra dan Made Yudana.
Ketua Komisi III, Putu Alit Yandinata mempertanyakan, saat ini nilai jual objek pajak (NJOP) di Badung terlalu tinggi.

mempermudah sistem perizinan akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Pihaknya pun menerangkan, akan mempermudah regulasi hukum dengan kondisi saat ini.

“Jika regulasinya mudah, akan menarik investor menanamkan modal di Badung. Dengan banyaknya investasi maka otomatis pendapatan juga akan naik,” katanya

Agar investasi makin banyak di Badung, pihaknya menginginkan agar pengurusan izin bisa dipercepat. “Jangan membuat sistem yang dapat menghambat investasi. Yang kita inginkan pelayanan kepada masyarakat baik. Yang masyarakat inginkan pelayanan mudah, murah, cepat dan efisien. Penanaman modal merupakan pelaku utama terhadap investasi, inovasi harus luar biasa,” kata Alit Yandinata.

Beberapa kebijakan kata politisi asal Abiansemal Dauh Yeh Cani ini, perlu dipertimbangkan. Misalnya, katanya menolkan retribusi, dengan catatan potensi pajak yang jelas. Ketika berbasis ekonomi bisnis, tetap ditargetkan dan dikenakan pajak. “Jadi izin tetap diurus, pajak tetap dikenakan. Jika retribusi dinolkan, maka akan memotivasi masyarakat untuk mengurus izin. Pajaknya tetap kita dapat,” katanya.
Nyoman Graha Wicaksana mempertanyakan, terkait adanya pemalsuan IMB akhir-akhir ini. “Kenapa pemalsuan itu bisa terjadi,” tanyanya.
Sementara anggota lain, Nyoman Satria menerangkan, kegiatan ini merupakan komitmen komisi III untuk mengunjungi dinas-dinas penghasil PAD. Pihaknya pun memberikan apresiasi terhadap DPMPTSP untuk mengubah sistem pengelolaan perizinan.
“Terakhir, kita undang dinas pendapatan untuk dikonfrontasi data agar balance, untuk bisa menjadi tolak ukur,” imbuhnya.
Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan mengatakan, pihaknya sangat setuju jika perizinan dipermudah, namun tetap harus sesuai aturan. DPMPTSP bahkan sudah melakukan dengan membuat sistem online. Berbicara kemudahan harus dimulai dari payung hukum dulu.

“Berbagai upaya sudah dilakukan namun tidak boleh menabrak perda. Harus ada langkah fundamental, setuju dipermudah dan diperpendek. Perizinan ada pembatas-pembatas yang mengatur, ada tata ruang, termasuk perumahan ada batasnya. Syarat-syarat tertentu harus lunas pajak,” ungkapnya.

Sementara, terkait pemalsuan IMB Agus Aryawan mengatakan, sudah melaporkan dua kasus pemalsuan IMB. “Sekarang sedang dilakukan uji forensik,” katanya. *adv