Genjot PAD Bangli, Bupati Kejar Kontribusi Air

Bangli (bisnisbali.com) – Keinginan Bupati Bangli, I Made Gianyar untuk mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangli dari sektor sumber daya air nampaknya bukan sekadar isapan jempol.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Bupati Made Gianyar mengaku sudah menyiapkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Bali selaku perwakilan pemerintah pusat dan menembuskannya ke bupati yang daerahnya memanfaatkan air dari Bangli.

‘’Betul saya sudah menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera membuat surat dan menyiapkan istrumen pendukungnya. Intinya surat ini merupakan bentuk perjuangan Bangli untuk mendapatkan keadilan,” terang Bupati Made Gianyar, saat membuka rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Bangli di Objek Wisata Air Terjun Tibumana.

Lebih lanjut Bupati Made Gianyar mengatakan, selama ini Kabupaten Bangli sebagai daerah penyangga dan penghasil air bersih di Provinsi Bali, belum mendapat perhatian yang cukup oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Kabupaten lainnya yang memanfaatkan air dari Bangli.

“Kalau bisa saya contohkan, selama ini Kabupaten Badung dan beberapa kabupaten lainnya menggunakan air bersih dari Bangli untuk kepentingan pariwisata dan mendapatkan pemasukan dari menjual air. Di sisi lain, Kabupaten Bangli sebagai daerah penghasil air tidak dapat apa-apa. Nah, asas keadilan inilah yang sedang kita perjuangkan, sehingga  peran penting Bangli sebagai daerah penyangga di Bali mendapat perhatian khusus,’’ tambahnya lagi.

Pada kesempatan itu, Bupati Made Gianyar juga menyampaikan kekecewaannya karena selama ini Pemkab Bangli belum mendapat keadilan dari pemerintah pusat maupun Provinsi Bali. Menurutnya,  sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, Kabupaten Bangli ditetapkan sebagai daerah penyangga dan daerah konservasi. Sehingga  hutan yang ada di Kabupaten Bangli menjadi hutan lindung, pohonnya tidak boleh ditebang dan kelestarian lingkungan harus menjadi hal yang utama. Namun di sisi lain, sebagai daerah konservasi perhatian pemerintah provinsi maupun kabupaten lainnya di Bali sangat kurang. Oleh karenanya untuk memperjuangkan hak-hak Bangli sebagai daerah konservasi, di salah satu pasal RTWR Provinsi Bali, ia mengaku sudah mengajukan satu pasal agar udara bersih dan air bersih yang dihasilkan oleh Kabupaten Bangli, diberikan kontribusi, tidak hanya oleh Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tetapi juga kabupaten lain yang menikmati. “Sebagai daerah konservasi, kami ingin (Bangli) lebih diperhatikan. Untuk memperjuangkan ini, kami sudah mengajukan satu pasal dan menyiapkan surat yang akan ditujukan kepada bapak Gubernur Bali dan Bupati yang daerahnya memanfaatkan air dari Bangli. Sebagai dasar surat, kami berpedoman pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Selain itu, sebagai daerah konservasi kami ingin mendapat anggaran insentif lebih dari pemerintah pusat karena bisa menjaga lingkungan dengan baik,’’ terangnya.

Bupati asal Desa Bunutin Kintamani ini juga menegaskan, jika surat ini nantinya tidak mendapat tanggapan atau dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten/kota lainnya, ia mengaku tidak ragu untuk mereklamasi pangkung-pangkung (sungai mati) yang ada di Bangli. “Kalau memang surat ini tidak ditanggapi, saya tidak ragu lagi menjalankan alternatif terakhir. Saya sudah perintahkan Kadis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar sampah tidak lagi dibawa ke TPA, tetapi bisa langsung digunakan untuk mereklamasi pangkung di perbatasan Bangli,“ pungkasnya. *ita