RKUHP Dipelintir Media Asing  Pemprov Bali Ambil Langkah Selamatkan Pariwisata Bali

SIKAP - Wagub Cok Ace menunjukkan pernyataan sikap Pemerintah Provinsi Bali, usai jumpa pers.

Denpasar (bisnisbali.com) –Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP, menggegerkan pelaku pariwisata Bali. Berita terkait RKUHP tersebut dipelintir sejumlah media asing, yang berdampak pada dibatalkannya sejumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Isu ini dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi pariwisata Bali sehingga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah  (BPPD) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok. Ace) bersama stakeholder pariwisata akan melakukan sejumlah langkah, untuk menyelamatkan tulang punggung perekonomian Bali tersebut.

Dalam jumpa pers, Senin (23/9) kemarin di Kantor Gubernur Renon Denpasar, Wakil Gubernur Bali, Cok. Ace yang didampingi sejumlah pengurus PHRI dan GIPI Bali mengatakan, dampak dari pemberitaan media asing tersebut sudah dirasakan, dengan dibatalkannya sejumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Bila dibiarkan dan tidak dilakukan langkah untuk mengkonter pemberitaan tersebut, dikhawatirkan pada Oktober mendatang, Bali akan kehilangan banyak wisatawan yang rencananya berlibur ke Bali.

Lebih lanjut diterangkan, akibat pemberitaan sepenggal yang meresahkan tersebut sejumlah warning atau peringatan dari luar negeri agar warga negara mereka menghindari mengunjungi Bali sudah dikeluarkan. Misalnya dari Australia yang pula tak tertutup kemungkinan disusul oleh negara lainnya.

“Pasal yang menjadi persoalan bagi bisnis pariwisata adalah pasal 417 yang diungkap di media asing, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suaminya (perzinahan) akan dikenakan pidana 1 tahun dan denda. Sedangkan ayat 2 tidak disebutkan dalam pemberitaan, padahal ini sangat penting karena menyatakan ayat 1 akan berlaku bila dituntut suami, istri, orangtua atau anak-anak. Jadi sebenarnya tidak perlu dirisaukan oleh wisatawan, tetapi karena ada pemelintiran berita ini sangat meresahkan wisatawan,” terang Wakil Gubernur Bali.

Dengan ditundanya pengesahan RUU tersebut oleh presiden, menjadi kesempatan bagi pemerintah Bali dan stakeholder pariwisata untuk mengajukan keberatan atas pasal tersebut dan melakukan sosialisasi ke kedutaan dan konsulat negara tetangga.

IB Agung Partha Adnyana, Ketua GIPI Bali mengatakan, isu ini dikhawatirkan akan berdampak besar bagi pariwisata Bali. Di tengah kondisi pariwisata dunia yang tengah lesu, sehingga seluruh negara memperebutkan pasar Australia.
“Dampak persoalan ini, pasar wisatawan kita mulai bergeser dan mengalihkan tujuan wisata ke Thailand. Kita harus memperhatikan kompetitor kita juga, karena kondisi pasar pariwisata sedang sepi saat ini,” pungkasnya.

Pihaknya mengatakan akan melakukan pendekatan dan mengkonter pemberitaan tersebut langsung ke Perth royal show dan menyebarkan banyak pamflet/selebaran.

Sementara menyikapi kondisi yang telah menimbulkan keresahan di kalangan wisatawan atau pelaku pariwisata yang sedang dan akan berlibur ke Bali, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan bahwa KUHP dimaksud baru sebatas rancangan sehingga belum bisa diberlakukan.  Berdasarkan masukan berbagai pihak, Presiden dan DPR RI sepakat menunda pengesahan RUU KUHP tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oleh sebab itu wisatawan dan pelaku pariwisata diharapkan tetap tenang dan tetap menjalankan aktivitas kepariwisataan sebagaimana biasa.

Selanjutnya akan dilakukan konsolidasi dengan DPRD Bali untuk mengajukan permohonan ke DPR RI agar pasal tersebut ditiadakan. *adv