Komisi I Kunja ke Dinas PMD Badung  Minta Kejelasan Waktu Pelaksanaan Pilkel Serentak

Mangupura (bisnisbali.com) –Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja (kunja) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung, Senin (23/9) siang kemarin. Kunjungan ini salah satunya untuk mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pemilihan perbekel (perbekel) serentak yang digadang-gadang akan digelar tahun 2020 mendatang.

Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep, didampingi sejumlah anggota, seperti Yayuk Agustin Lessy, I Wayan Edy Sanjaya, I Wayan Sugita Putra, I Wayan Loka Astika. Sementara rombongan komisi yang membidangi salah satunya bidang pemerintahan ini diterima oleh Kepala Dinas PMD Badung I Putu Gede Sridana didampingi I Gusti Putu Ariawan dan beberapa staf.

Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep mengatakan, tujuan kunjungan kali ini selain ajang silaturahmi jajaran Komisi I yang baru, juga dalam rangka mempertanyakan salah satunya terkait pelaksanaan pilkel serentak. “Masalah pilkel kami di Komisi I tentu berharap agar tidak terjadi keragu-raguan di bawah termasuk satu dari segi anggaran, partisipasi masyarakat juga biar jelas. Kita mendesak Pemkab Badung agar memberikan kejelasan masalah waktu, sehingga dari segi perencanaan, dan penganggaran ada kejelasannya,” katanya.

“Mengenai masalah mekanisme nanti kan ada di Dinas PMD dan Bupati yang memutuskan,” imbuh politisi PDIP asal Dewa Kuwum, Kecamatan Mengwi ini.

Di samping masalah pilkel serentak, terkait dana desa, pengawasan pelaksanaan kegiatan di desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan stakeholder terkait di desa juga tak luput dipertanyakan. Termasuk, perubahan status kelurahan jadi desa. Sebab, sudah lama permohonan perubahan jadi desa, namun sampai sekarang belum juga kabarnya.

Sementara, Kepala Dinas PMD Badung I Putu Gede Sridana menegaskan, pada kesempatan tersebut, bila pelaksanaan pilkel serentak sampai sekarang belum bisa diputuskan. Semula, katanya, sesuai kajian awal akan dilaksanakan pada Maret 2020 mendatang. Hanya, akunya, Bupati menginginkan dilaksanakan pada Oktober 2020.

“Tetapi kami juga belum berani menyampaikan hal ini kepada desa. Sebab, menunggu keputusan lebih lanjut dari pimpinan, yang jelas pimpinan menginginkan pilkel serentak pada 2020 mendatang,” tandasnya.

Mengenai perubahan status kelurahan jadi desa, Sridana mengakui, prosesnya sudah ada di pusat. Pemkab Badung, sifatnya kini hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat. *adv