Pemda Diminta Ikut Kawal Penyesuaian Iuran JKN-KIS  

 Denpasar (bisnisbali.com) –Sebagai upaya memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam waktu dekat.

Mengutip pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar Parasamya Dewi Cipta mengungkapkan kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria, sehingga penyesuaian iuran harus dilakukan. “Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi. Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Perpres No. 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali,” kata Parasamya di Denpasar, Kamis (12/9).

Ditambahkannya, selama ini nominal iuran yang berlaku besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, jika didalami sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. “Untuk iuran peserta mandiri kelas III, sebenarnya tidak sampai Rp2.000 per hari. Sedangkan untuk peserta mandiri kelas I kurang lebih Rp5.000 per hari,” imbuhnya.

Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dijamin melalui APBD. Sementara untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta sampai Rp12 juta. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

“Sebesar 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” tegas Parasamya.

Di sisi lain, Pemda juga memegang peranan penting untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS, termasuk memastikan kebijakan pemerintah pusat soal penyesuaian iuran ini nantinya dapat terimplementasikan dengan baik di masing-masing wilayah.

Pemda diharapkan turut menyosialisasikan kebijakan terbaru, melakukan upaya peningkatan kepatuhan stakeholder terhadap regulasi, serta meningkatkan upaya promotif preventif dengan melibatkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pihak-pihak lainnya untuk menggerakkan warga setempat menerapkan pola hidup sehat. *dar