Kemenaker RI Dorong Pengusaha di Gianyar Pahami Program PPTKA

Sosialisasi penyebarluasan PPTKA bagi perusahaan.

Gianyar (bisnisbali.com) –Berdasarkan data di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar, Tahun 2019 ada sekitar 61 orang tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Gianyar yang sudah mengurus perpanjangan notifikasi atau izin kerja. Di Tahun 2018 terdapat sebanyak 115 TKA yang bekerja di hotel maupun restoran yang tersebar di Kabupaten Gianyar.

Melihat potensi ini, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Disnaker Kabupaten Gianyar belum lama ini mengadakan sosialisasi penyebarluasan program-program pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (PPTKA) bagi perusahaan  atau badan usaha yang menggunakan tenaga kerja asing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, A.A Gde Dalem Jagadhita saat  sosialisasi penyebarluasan program-program  PPTKA mengatakan sosialisasi diikuti oleh 50 perusahaan yang menggunakan jasa TKA di Kabupaten Gianyar.

Menurut A.A Dalem Jagadhita tujuan dari  sosialisasi ini agar mereka memahami instrumen atau aturan tentang pengendalian TKA.  Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyederhanan perizinan penggunaan TKA.
Penyederhanaan dilakukan dengan menyederhanakan pelaksanaan Perpres Nomor 20 tahun 2018. Di mana di dalamnya tertuang poin Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pemberian visa dan izin tinggal bagi TKA.
Penyederhanaan itu menurut Kadisnaker adalah mengintegrasikan sistem pelayanan melalui aplikasi online berbasis web bernama TKA Online. TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui laman tka-online.kemnaker.go.id.

Kegiatan sosialisasi tersebut  mendatangkan nara sumber Kasi. Imta Sektor Jasa dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Ali Chaidar dan Kasi Izin Tinggal Terbatas dari Direktorat Jenderal Imigrsi, Tessa Bayu Setiaji.

 Selama sehari peserta akan diberikan pemahanan tentang penyebarluasan Informasi Program-program Direktorat PPTKA. Ini sesuai kebijakan Keimigrasian sesuai dngan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 dan tentang pengenalan sistem online terintegrasi penggunaan TKA. *kup