DPRD Badung Minta Santunan Lansia Dikaji

Mangupura (Bisnis Bali) – Meski program santunan dinilai baik oleh sejumlah kalangan, program tersebut perlu mendapat pembenahan  dan perlu dilakukan evaluasi. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Jumat (13/9) kemarin menyikapi program santunan lansia di Kabupaten Badung.

“Santunan lansia program Pemerintah Kabupaten Badung itu program yang baik, namun perlu dikaji lagi supaya lebih tepat guna, sasaran dan bermanfaat secara berkelanjutan sebagai penunjang kesehatan lansia,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, program santunan lansia ini tentunya akan menarik minat warga luar untuk bermigrasi ke Kabupaten Badung. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerima program. Pada 2018 lalu, penerimanya sekitar 13 ribu orang. Tetapi tahun ini membengkak menjadi 16.000 lebih penerima. “Ada penambahan 3.000 orang. Hemat kami perlu dilakukan verifikasi faktual ke lapangan, agar yang menerima manfaat dari program ini sesuai yang kita harapkan,”terangnya.

Pihaknya juga menyarankan, perlu dibuatkan regulasi tambahan seperti batas minimal menetap di Badung, dan si penerima harus benar-benar tinggal dan menetap di wilayah Badung. “Jangan sampai terjadi hanya administrasi di Badung, namun yang bersangkutan justru tinggal di luar Badung. Tak kalah penting, perlu juga dipikirkan batas usia minimal yang menerima program ini,” ungkapnya.

Alumni Doktor Ekonomi Pembangunan Unud ini juga mengatakan, sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, usia harapan hidup di Kabupaten Badung adalah 74,2 tahun sehingga santunan ini bisa menjadi insentif jika warga atau lansia bisa mencapai usia harapan hidup. “Artinya penerima santunan ini adalah mereka yang bisa mencapai batas usia harapan hidup. Tentunya mereka yang sudah sempat menerima santunan ini tetap diberikan,” tegasnya. *adv/sar