Lembaga perkreditan desa (LPD) di Karangasem dinilai sebagai lembaga paling kuat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di desa. Karena itu, LPD terus didorong agar bisa lebih maju, sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil di desa. Apa saja yang dilakukan?


PENILAIAN LPD merupakan lembaga paling kuat atau memungkinkan menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem I Nengah Toya, beberapa hari lalu.

Menurutnya, LPD itu berada di desa, dekat dengan masyarakat dan prajuru-nya juga dari desa setempat. Jadi, sangat kenal potensi desa dan masyarakat di desanya, kenal dengan masyarakatnya atau nasabah dan calon nasabahnya. Tentunya, kalau sudah saling kenal, kepercayaan akan menjadi lebih tinggi.

‘’LPD juga potensial mampu menggerakkan ekonomi di desa. Sebab, 20 persen dari laba LPD nantinya  masuk ke desa adat untuk biaya pembangunan atau operasional di desa adat, termasuk membiayai upakara,’’ paparnya.

Pejabat asal Kecamatan Bebandem itu menambahkan, LPD yang sudah maju di Karangasem, desa adat dan masyarakatnya sangat terbantu. Dicontohkan seperti di Desa Sibetan, upacara di kahyangan tiga desanya, masyarakat tidak perlu mengeluarkan urunan lagi. Sebab, dari bagian keuntungan yang diterima pihak desa adat, sudah cukup untuk membiayai kegiatan di desa adat setempat. Selain pembagian laba 20 persen, LPD juga masih memberikan bantuan untuk dana kepedulian kepada masyarakat.

Di LPD lainnya, seperti di Duda, selain penyaluran dana untuk membantu pengusaha kecil masyarakat di desanya, juga memberikan santunan kematian jika ada warga desa setempat yang meninggal dunia. Diakui Mantan Kepala Dispenda Karangasem itu, dari 190 LPD di seluruh desa adat di Karangasem, 33 buah tidak beroperasi sama sekali. Sementara yang masuk kategori tidak sehat 6 buah, kurang sehat 16 buah, cukup sehat 42 dan yang sehat 93 buah.

‘’LPD yang kurang sehat itu artinya anggaran kewajiban untuk nasabahnya lebih besar dibandingkan kekayaan sendiri. Jadinya, modal dari luar lebih besar dibandingkan cadangan likuiditasnya. Jadi, jika ada penarikan dana besar-besaran dari nasabah, seperti saat gejolak Gunung Agung pada September 2017, LPD yang kurang sehat itu akan kesulitan sehingga harus meminjam modal dari bank atau LPD lainnya. LPD yang kurang sehat ini harus disehatkan, perlahan-lahan, prajuru harus mencari jalan ke luarnya,’’ paparnya.

Dari pihak Pemkab Karangasem, pihaknya mengupayakan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia LPD atau yang kini diberi istilah prajuru LPD. Prajuru LPD diberikan bimbingan teknis peningkatan manajemen usaha. Kegiatannya sudah berlangsung beberapa hari lalu. Narasumber atau instruktur pada kegiatan yang dibuka Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri itu, dari tim teknis Dinas Koperasi dan UMKM, dari Badan Kerja Sama (BKS) LPD disampaikan langsung ketuanya di Karangasem Drs. Made Mastiawan yang juga Ketua LPD Sibetan, dan dari Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD). Sementara dari teknis disampaikan Kasi Dana dan Jasa BPD Cabang Karangasem I Ketut Guna Aksara.

Salah satu yang disampaikan Guna Aksara di depan 30 prajuru LPD saat bimtek itu, bahwa LPD sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan. Sifatnya kepercayaan. Jadi, jika masyarakat atau nasabah sudah mempercayai LPD tentunya nasabah akan sulit atau tak mau pindah dari LPD atau lembaga keuangan yang sudah dipercayainya itu. Karena itu, kepercayaan harus dibangun dan setelah dibangun harus dipertahankan. Caranya, harus profesional.

‘’Jika ada masalah atau pengaduan, bagian penerima pengaduan yang pertama pasti dituju dan harus menyelesaikannya dengan cepat. Jika tak mau, segera sampaikan kepada atasan atau pimpinan. Prinsipnya penampilan seorang pegawai LPD harus baik, mampu memberikan perhatian kepada masyarakat  nasabah atau calon nasabah  dan tindakan harus tepat, cepat atau profesional,’’ paparnya.

Nengah Toya mengatakan, tahun ini baru 30 orang prajuru LPD dari 30 LPD se-Karangasem yang diberikan bimtek.  Tujuannya, tentunya dalam upaya peningkatan SDM prajuru LPD, karena selama ini peningkatan SDM atau keterampilan yang kerap disampaikan pihak LPD agar dibantu pemerintah melalui bimtek. ‘’Kami harapkan nanti setelah keterampilan prajuru meningkat, kita harapkan LPD yang dikelolanya menjadi lebih baik, lebih maju. Misalnya, yang kini kategorinya tidak sehat menjadi sehat. Kami mendorong juga agar pihak prajuru desa adat yang LPD-nya tidak beroperasi, dibangkitkan lagi,” tandasnya. *bud