Industri BPR harus Padat Modal

BPR - Direksi dan komisaris BPR diharapkan bisa mendorong pemegang saham guna memperkuat sisi permodalan.

Mangupura (Bisnis Bali) –Industri bank perkreditan rakyat (BPR) pada 2019 menghadapi persaingan sangat ketat dengan lembaga jasa keuangan (LJK) dan perbankan yang lain. Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, Gusti Ngurah Gede Budiawan, Jumat (6/9) mengatakan, untuk tetap eksis industri BPR wajib memenuhi persyaratan padat modal.

Ia mengungkapkan, dalam era revolusi industri 4.0, BPR harus makin memperkuat sektor permodalan. “Dengan modal yang kuat, BPR akan makin siap menghadapi risiko dalam operasional perbankan,” katanya.

Direktur Utama BPR Adiarta ini menjelaskan, bisnis industri keuangan khususnya bank memang identik dengan padat modal. Hal ini menjadi fenomena bisnis keuangan global yang menuntut agar bank memiliki daya saing yang kuat.

Ia mengatakan, oleh karena itu modal dapat dipupuk secara organik atau fress money. “Modal organik bisa dengan laba yang berjalan dalam setahun,” katanya.

Gusti Ngurah Gede Budiawan menegaskan, modal yang kuat akan berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk memenuhi ekspansi kredit yang lebih besar. Ini antisipasi yang baik untuk mengatasi persaingan di era ekonomi makro yang makin mengglobal.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana mengatakan, BPR bisa mengambil langkah merger ketika pemegang saham tidak mampu melakukan peningkatan modal atau tidak mampu mendapatkan investor baru sebagai pemegang saham baru.

Selama ini modal BPR diklaim sudah sangat kuat. Namun, perlu ada tambahan modal sesuai dengan aturan OJK sebelumnya.

Ia menjelaskan, modal minimum BPR adalah Rp3 miliar. Secara ideal BPR memiliki modal inti Rp6 miliar untuk siap bersaing dengan lembaga keuangan lain. BPR masih diberikan waktu hingga akhir tahun 2019 untuk memenuhi modal minimum BPR.

Aturan ini dibuat agar BPR mampu bersaing dan bisa memberikan kredit kepada UMKM. “Sampai saat ini beberapa BPR di Bali belum memenuhi modal minimum,” katanya.

Wiratjana menegaskan, BPR yang memiliki modal di bawah Rp3 miliar tahun 2019 harus memenuhi ketentuan modal POJK menjadi di atas Rp3 miliar. Sementara BPR yang memiliki modal di atas Rp3 miliar tahun 2019 sesuai ketentuan POJK menjadi di atas Rp6 miliar. *kup