Ini Penekanan Wapres Jusuf Kalla di WPFSD 3 Bali

Wakil Presiden Jusuf Kalla di antara para delegasi World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Kuta.

Mangupura (Bisnis Bali) – DPR RI untuk ketiga kalinya menyelenggarakan forum parlemen dunia bertajuk “World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)” pada 4-5 September 2019 di Kuta.

Pertemuan yang mengangkat tema ”Combating Inequality Through Social and Financial Inclusion” ini dibuka oleh Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA.,  dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sejak diadopsi tahun 2015 agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) hingga 2030 telah mencapai banyak kemajuan. Sebelumnya telah dilaksanakan Millennium Development Goals (MDGs) yang memiliki banyak keberhasilan dan tentunya harus dilanjutkan melalui SDGs.

Namun kemajuan itu akan dapat dicapai apabila bisa share secara bersama-sama, apalagi ada beberapa hal yang masih berjalan lambat dan tidak merata pada beberapa aspek. Untuk itu dibutuhkan perubahan yang transformal, penguatan kemitraan dengan negara-negara maju dan upaya pencapaian SDGs secara intensif.

“Hari ini, berarti kita melaksanakan Goals ke-17, yakni mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah disepakati bersama untuk kemanusiaan, keadilan dan pertumbuhan bersama. SDGs punya keterkaitan satu sama lain. Ada tiga hal pokok yang menjadi tujuan kita, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan,” ujar Jusuf Kalla.

lnklusi Keuangan dan Sosial dipilih menjadi tema pokok WPFSD tahun ini, karena kedua hal tersebut memilik peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di segala bidang. Selan itu, DPR juga menekankan pentingnya kerja sama multisektoral dalam pencapaian TPB, salah satunya dengan mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat.

“Parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal (no one left behind) dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tahun 2030,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar- Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., M.P yang juga merupakan Chair WPFSD.

Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, mengatakan forum yang diinisiasi pertama kali oleh DPR RI pada tahun 2017 ini dihadiri oleh Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Parlemen Portugal, Gambia, Timor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (|PU) Gabriella Cuevas Barron.

 “Forum membahas beberapa topik diskusi, antara lain peran infrastruktur dan inovasi industri dalam mendukung peluang pembangunan yang merata, bagaimana memastikan akses warga pedesaan terhadap suplai air dan sanitasi yang bersih dan sehat, serta pentingnya memperkuat kerja sama dalam mendukung keuangan inklusif,” ucap Bambang.

Sementara Gubernur Bali Dr. Ir. l Wayan Koster merasa gembira karena Bali dipercaya untuk ketiga kalinya menjadi tempat diadakannya forum parlemen dunia dalam WPFSD. Delegasi parlemen dunia yang menghadiri WPFSD juga dijadwalkan akan mengunjungi Desa Wisata Panglipuran, yang merupakan desa paling bersih di dunia dan telah menerapkan TPB dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di dalamnya. *dar