Untuk Pimpinan BI Baru, CIK Titip Perluasan Elektronifikasi dan UMKM Bali

Denpasar (Bisnis Bali) –  Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Causa Iman Karana berpamitan karena dalam waktu dekat akan menempati tugas yang baru di Kantor Perwakilan BI Jepang. CIK biasa ia disapa menyampaikan kendati tidak ada pekerjaan rumah yang tersisa, namun ia menitipkan kepada pimpinan KPw BI Bali yang baru untuk terus melanjutkan kebijakan bank sentral di daerah ini dalam upaya menjaga terkait inflasi, pertumbuhan perekonomian hingga elektronifikasi.

“Termasuk terkait pengembangan UMKM Bali agar diteruskan. UMKM Bali sangat potensial untuk terus dikembangkan dengan cara menggali potensi dan melakukan terus inovasi,” katanya di Sanur, Rabu (18/7).

Menurutnya UMKM di Bali agar bisa maju dan berkembang dengan tujuan menjaga laju inflasi dan ekspor-impor. Potensi yang dimiliki UMKM Bali tidak ada habisnya sehingga harus terus digali. Satu contoh terbaru yaitu usaha gula semut di Jembrana yang memiliki potensi skala ekspor.

“Ke depan pasti akan banyak lagi potensi yang harus digali. Apabila potensi tersebut sudah terbangun maka BI akan berupaya membantu lewat perluas pasar, inovasi pasar hingga kerja sama antara daerah di Bali,” ujarnya.

Ia mencontohkan kerajinan tulang bisa digabung dengan perak. Kerajinan tulang Tampasiring bisa dikombinasikan dengan kerajinan perak dai Celuk. Termasuk melakukan kerja sama antara kerajinan kerajinan tenun maupun batu.

Selanjutnya dari sisi pertanian perlu pengembangan dari sisi pengolahan. UMKM yang dikembangkan oleh BI biasanya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi. Inflasi, kata dia, seringkali disebabkan karena bahan makanan sehingga BI membantu UMKM untuk menjaga ketahanan pangan. Seperti membantu klaster padi, cabai, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Setelah produksi jalan, BI juga membantu UMKM dengan pemasarannya.

Pemasaran ini, kata dia, disambungkan dengan daerah lain yang memiliki jaringan di Indonesia dan luar negeri. “Setelah itu, dibuat diversifikasi produknya, tidak mentah saja tapi juga olahan seperti cabai di Karangasem, yang telah sampai di cabai bubuk, saos, dan lain sebagainya. Termasuk bawang merah yang di Kintamani,” terangnya. 

CIK menegaskan tidak kalah penting terkait elektronifikasi. BI selama ini mendorong kalangan pemerintah daerah (pemda) di Bali makin meningkatkan implementasi elektronifikasi dari sisi penerimaan mengingat selama ini belum semua secara nontunai. Kondisi ini berbeda dibandingkan transaksi pengeluaran pemda yang mayoritas sudah mengarah ke nontunai.

“Elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan pemda dari pengeluaran pada 2018 lalu sudah hampir 100 persen sementara dari sisi penerimaan belum semua nontunai sehingga tahun ini harapannya bisa ditingkatkan,” jelasnya.

Elektroninifikasi dari sisi penerimaan pemda yang berbasis nontunai. Itu bisa dilakukan lewat penerimaan ataupendapatan pajak kendaraan bermotor, retribusi DSDP, PAD lain yang sah atau izin mempekerjakan tenaga asing bagi pemerintah provinsi. Sedangkan bagi pemerintah kota dan kabupaten bisa dari PBB, pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame, retribusi pasar dan parkir, retribusi izin mendirikan bangunan hingga retribusi izin gangguan.

“Retribusi pasar dan parkir masih banyak tunai, walaupun ada beberapa daerah yang sudah elektronifikasi sehingga harapan kini semua daerah bisa menjadi digitalisasi untuk keuangan pemerintah daerah baik pengeluaran maupun penerimaan,” harapannya.

Ia menilai penting transaksi nontunai diterapkan di Bali mengingat di semua negara maju sudah menggunakannya. Oleh karenanya Pulau Dewata sebagai daerah tujuan wisata internasional yang berarti banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung sehingga jangan sampai ketinggalan.

CIK pun menjelaskan ektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan untuk mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusi melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi nontunai.

Elektronifikasi transaksi pemda yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi nontunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan pemda melalui melalui infrastruktur yang aman dan andal.*dik