Gelar Bimtek Penguatan SAKIP, Ini yang Ingin Disasar Pemkab Tabanan

Penandatanganan kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Ombudsman RI perwakilan Daerah Bali

Tabanan (Bisnis Bali) –
Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar Bimtek Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di ruang rapat lantai III kantor Bupati, Selasa (16/7). Bimtek dibuka oleh Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, dihadiri pula oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Daerah Bali, Asisten Deputi perumusan kebijakan RB dan akuntabilitas Aparatur pengawasan, Sekretaris Daerah Tabanan, dan para kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.
Bupati Tabanan, saat membuka Bimtek SAKIP mengungkapkan, perlu adanya reformasi di dalam birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance). Berkaitan dengan hal itu, SAKIP menjadi hal yang sangat urgen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mengingat SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Jelas Eka, saat ini Kabupaten Tabanan terus berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Beberapa tahun terakhir, itu telah terbukti dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai penerapan SAKIP memperoleh nilai B dari BPK.
“Namun atas pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan di masa datang, sehingga memperoleh nilai yang lebih baik,” tuturnya.
Sambungnya, penerapan SAKIP di daerah bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan adanya aparatur pemerintah daerah yang kompeten dibidang tugasnya dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan kerja, serta etika moralitas untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas.
“Mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dalam mengikuti Bimtek Penguatan SAKIP, maka Pemkab Tabanan sangat mendukung sepenuhnya diselenggarakannya Bimtek ini untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terpercaya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman Perwakilan Daerah Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengapresiasi Pemkab Tabanan karena telah membuat kerjasama dengan Ombudsman. Katanya, adanya perjanjian ini, maka Ombudsman akan makin berani melakukan pengawasan karena telah memiliki legalitas.
“Tidak ada alasan Ombudsman tidak turun terus menerus ke Tabanan, karena dengan adanya pengawasan intens dari Ombudsman akan selalu saling mengingatkan kita akan pelayanan publik agar tidak lamban, sehingga kedepan Pemkab Tabanan dapat memberikan pelayanan yang optimal,” kilahnya.*man