Rapat Paripurna ke-6 Tahun Sidang 2019, Bupati Eka Usulkan 3 Ranperda

Tabanan (Bisnis Bali) –
Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, menyampaikan 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan untuk dibahas pada Rapat Paripurna ke-6 tahun 2019 di Aula Sidang DPRD Tabanan, Senin (17/6). Ranperda tersebut dalam rangka menanggapi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas udit laporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada 24 Mei 2019 lalu.
Tiga buah Ranperda tersebut, yakni Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2014 tentang penyertaan modal daerah pada PDAM, Ranperda perubahan Perda Nomor 29 tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Pada sidang yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Ni Made Meliani, dan dihadiri oleh para anggota DPRD Tabanan, Forkompinda Tabanan serta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Bupati Eka mengajak seluruh elemen terkait agar mempertahankan apa yang sudah didapat. Yakni, opini WTP, apalgi itu merupakan WTP untuk kelima kalinya yang diraih Pemkab Tabanan secara berturut-turut. Selain itu, pihaknya juga mengajak agar selalu melakukan pembenahan, karena masih banyak kekurangan dan kelemahan dibalik predikat WTP tersebut.
“Membuat itu memang mudah, namun untuk mempertahankan itu yang sulit. Mohon dipertahankan, karena membuat lebih mudah daripada merawat. Dan jangan sampai Opini WTP ini membuat kita lupa diri, namun sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi,” tegas orang nomer satu di Tabanan.
Selain itu, Bupati Eka juga menyampaikan gambaran umum realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018. Pendapatan Daerah dianggarkan Rp 1,94 triliun lebih, sampai akhir tahun realisasinya mencapai Rp 1,86 triliun.
“Belanja Daerah dan transfer dianggarkan Rp 2,21 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp 1,90 triliun lebih atau 86 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 1,44 triliun lebih, belanja modal Rp 218 miliar lebih, dan transfer Rp 242 miliar lebih,” paparnya.
Tambahnya, Penerimaan Pembiayaan mencapai Rp 65,3 miliar lebih yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 65,3 miliar lebih dan penerimaan kembali investasi Non Permanen lainnya Rp 399 juta lebih, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp 328 miliar lebih, untuk penyertaan modal Rp 250 miliar, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri Rp 78 juta lebih, sehingga besarnya pembiayaan netto mencapai Rp 65,3 miliar lebih.
“Mencermati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan terdapat SiLPA Rp 17,6 miliar lebih yang terdiri dari saldo pada rekening kas Daerah Rp 222 juta lebih, Kas di bendahara Penerimaan Rp 47,2 juta lebih, kas di bendahara JKN Rp 4,57 miliar lebih, Kas dana pendidikan Rp 245 juta lebih, Kas Dana BOS Rp 2,95 miliar lebih dan saldo kas pada rekening kas di BRSU Tabanan selaku BLUD Rp 9,90 miliar lebih,“ beber Bupati Eka. *man