Denpasar (Bisnis Bali) – Untuk mengantisipasi lonjakan harga saat bulan puasa dan jelang Hari Raya Lebaran, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali bersama stakeholder secara rutin menggelar operasi pasar (OP) di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Ir. I Nyoman Suarta, M.Si., Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengatakan, sejauh ini harga kebutuhan pokok di Bali dapat dikendalikan, kecuali harga bawang putih yang masih cukup tinggi meski sudah jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Nyoman Suarta memaparkan, pada bulan puasa ini, harga bawang merah yang sebelumnya sempat berada di kisaran Rp40 ribu per kilogram sudah dapat dikendalikan. “Sekarang harga bawang merah Rp27 ribu per kilogram di tingkat eceran di pasar. Tetapi bawang putih memang masih cukup tinggi yaitu Rp50 ribu per kilogram,” paparnya Jumat (10/5) kemarin, di kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Denpasar. Sementara harga kebutuhan pokok lainnya dapat dikendalikan dan tidak terjadi lonjakan.
Dikatakan, harga bawang putih tersebut jauh di bawah harga di daerah lain yang bisa mencapai Rp85 ribu. Hal tersebut diakui sangat tergantung pada proses distribusi. “Bawang putih masuk produk impor. Namun karena memang produksi bawang putih di Bali sangat minim, bawang putih selalu datang dari luar baik dari luar daerah ataupun impor,” ungkapnya.
Meski demikian, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga akibat permainan para pengepul maka pihaknya bersama stakholder baik kerja sama dengan Bulog, Dinas Perdagangan rutin melakukan OP bergilir di tiap kabupaten/kota. Untuk di provinsi akan dilaksanakan pada Minggu (12/5) di lapangan Renon Denpasar, bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Bali.
“Biasanya menjelang hari raya harga cabai juga mengalami lonjakan, tetapi dengan program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang mewajibkan menanam cabai di masing-masing rumah tangga saat ini harga cabai saat ini terkendali,” tukasnya.
Saat rakorwil TPID terungkap bahwa kondisi sembako di Bali Nusra masih dalam titik aman. “Di Bali dengan program LUPM ( Lumbung Pangan Masyarakat) maka pemerintah memastikan konsumen memperoleh beras dengan harga murah sedangkan petani memperoleh harga tinggi. Dengan memangkas jalur distribusi dari petani langsung ke konsumen, harga di pasaran dapat ditekan dan petani bisa mendapatkan harga lebih baik,” tandasnya.
Saat ini baru terbentuk LUPM beras saja, sehingga ke depan Suarta berharap Dinas Ketahanan Pangan Bali, dapat membentuk LUPM bawang, LUPM daging dan LUPM telur. Dengan demikian harga kebutuhan pokok tersebut dapat dikendalikan, tidak seperti saat ini yang kerap mengalami lonjakan saat menjelang hari raya. *pur/editor rahadi