Denda Overstay Wisatawan Bersifat Mendidik

Denpasar (Bisnis Bali) – Kebijakan mengenakan denda kepada warga negara asing (WNA) yang tinggal melebihi batas waktu/overstay bersifat mendidik wisatawan mancanegara untuk taat aturan di Indonesia. Wakil Gubernur Bali Cokorda Artha Ardana Sukawati, Kamis (9/5) mengatakan kebijakan inj ada pengecualian  pada saat Bali menghadapi kondisi force majeure.

Dungkapkannya, denda Rp 1 juta per hari ini telah tertuang dalam PP No. 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Sebelum diterakan PP ini tentu sudah  dikomukasikan dengan masyarakat dan  pelaku pariwisata di Bali.
Ia menjelaskan kebijakan overstay  wisatawan ini merupakan peraturan yang mesti ditaati bersama. Pemerintah Provinsi Bali tentu mendorong aturan ini mesti terus disosialisasikan.

Dipaparkannya, masyarakat Bali tentu berharap wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali tidak melanggar peraturan berlaku di Indonesia. PP No. 28 Tahun 2019 tentu bersifat mendidik wisman tetap mematuhi aturan berlaku di Bali.

Aturan PP No. 28 Tahun 2019 dikecualikan saat Bali menghadapi kondisi force majeure. Ini misalnya  dikarena Gunung Agung erupsi sehingga wisatawan tidak bisa kembali ke negaranya saat kondisi force majeure.

Cokorda Artha Ardana Sukawati, menegaskan ada kondisi tertentu yang mewajibkan pemerintah memberikan keringanan penerapan aturan. “Saat kondisi force majeure, denda overstay wisatawan akan dibijaksanai oleh Imigrasi,” ucap Wakil Gubernur Bali. *kup/editor rahadi

Cokorda Artha Ardana Sukawati