Denpasar (Bisnis Bali) – Rumah murah bersubsidi dari waktu ke waktu amat diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR). Selain mampu memenuhi kebutuhan akan rumah tinggal yang layak, fasilitas kredit yang disediakan juga khusus sehingga relatif mudah diakses MBR.

Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura, baru – baru ini menyampaikan kebutuhan akan rumah di Bali cukup tinggi mencapai 200.000 unit. Ini akan menjadi peluang dan tantangan memenuhinya. Program rumah subsidi juga rumah untuk milenial dengan KPR khusus merupakan solusi yang diharapkan masyarakat sehingga backlog bisa teratasi. Di Bali dengan kondisi harga lahan yang makin mahal, untuk rumah subsidi hanya bisa dibangun di beberapa kawasan kabupaten saja. Kabupaten tersebut yakni, Tabanan, Buleleng, Karangasem, dan lainnya.

Rumah subsidi merupakan program nasional yang menyentuh masyarakat kecil. Ini mesti didukung semua pihak. Makin banyak bank umum menyediakan fasilitas KPR FLPP dan khusus milenial diharapkan akan mampu meningkatkan serapan rumah murah. Pengembang juga memiliki tantangan untuk meningkatkan kualitas produk walaupun harga jual rumah subsidi dipatok Rp 148,5 juta per unit. ” Program ini memotivasi pengembang meningkatkan kepedulian pada masyarakat kecil dengan menyediakan rumah berkualitas dan layak huni,” imbuhnya.

Subsidi rumah dapat melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat melalui tiga jenis fasilitas, yaitu Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Tiga fasilitas ini diberlakukan untuk meluaskan jangkauan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, penyediaan rumah berbasis komunitas juga terus digalakkan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu yang terus didorong adalah penyediaan rumah berbasis komunitas. “Melalui skema ini, pekerja nonformal yang selama ini kesulitan akses KPR ke bank, kini tetap bisa mendapatkan subsidi rumah.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH dalam acara PUPR EXPO 4,0 mengatakan, pembangunan perumahan berbasis komunitas diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu dan belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

“Hingga kini sudah ada sekitar 12 komunitas yang mengajukan untuk dibangunkan perumahan dan saat ini sedang dalam tahap proses verifikasi. Karena prinsipnya pembangunan perumahannya harus betul-betul berada di satu lokasi,” ucapnya.

Khalawi mengatakan secara paralel payung hukum pelaksanaan pembangunan perumahan berbasis komunitas sedang disiapkan dan dibahas. Saat ini menurutnya syarat pengajuannya masih serupa dengan pengajuan KPR FLPP bagi MBR. “Yang terpenting komunitas profesi pekerja non formal tersebut mempunyai lembaga yang menaungi mereka seperti berbentuk koperasi atau paguyuban, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran keberadaan komunitas tersebut,” ujarnya.

Usulan dapat disampaikan baik kepada pemerintah pusat, daerah, dan melalui perbankan yang bekerja sama dengan asosiasi seperti Real Estat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Khalawi mengungkapkan, program ini juga akan melibatkan perguruan tinggi sebagai lembaga untuk mengkaji desain tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di suatu daerah.

Sebelumnya telah dimulai proyek percontohan pembangunan rumah berbasis komunitas dengan didukung KPR FLPP dan SBUM yakni pembangunan perumahan komunitas pencukur rambut yang tergabung dalam Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peletakan batu pertamanya (groundbreaking) dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Januari 2019 lalu.

“Kami juga mendorong pola Academy Business Community Government atau ABCG untuk pembangunan perumahan berbasis komunitas. Saat ini sudah mulai dilaksanakan di Kendal, di Desa Curug Sewu. Kerja sama antara Undip, Pemerintah Pusat dan Pemkab Kendal, Bank BTN, pengembang, dan komunitas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pembiayaan Perumahan Dadang Rukmana yang menjadi narasumber mini talkshow PUPR EXPO 4.0 menyatakan pembangunan di Garut dan Kendal akan dijadikan percontohan untuk nantinya bisa direplikasi di kota-kota lain. “Inovasinya seperti di Kendal, kita akan mendorong komunitas untuk ikut merancang serta melaksanakan pembangunan rumah sehingga rasa memiliki untuk merawatnya lebih besar,” ujarnya.

“Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan akan melanjutkannya di provinsi lain dengan komunitas berbeda,” jelas Menteri Basuki.

Arsitek Indonesia Daliana Suryawinata menjelaskan setiap komunitas mempunyai karakteristik tersendiri sehingga dalam pembangunan perumahannya juga diperlukan desain ruang publik yang berbeda.

“Ruang publik untuk berkumpul bersama sangat diperlukan dalam membangun perumahan berbasis komunitas, agar kebersamaan mereka selalu terjaga,” ujarnya. *gun/editor rahadi