Mangupura (Bisnis Bali) – Sekolah satu atap di Badung harus diakhiri pada tahun ini. Sekolah satu atap yakni siswa SMP yang menumpang di sekolah dasar (SD) akan mengancam full day school yang menjadi program pemerintah dalam menyukseskan pendidikan nasional.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Badung AA Ngurah Ketut Nadhi Putra didampingi anggota lainnya Made Reta, Luh Gede Mediastuti, dan IB Alit Argapatra, kepada sejumkah media, Kamis (28/3). “Tahun kedua ini, sekolah satu atap harus sudah berakhir,” tegas politisi Partai Golkar asal Kerobokan, Kuta Utara tersebut.
Selain mengancam full day school, katanya, dalam waktu dekat akan ada rekrutmen siswa baru. Kalau sekolah satu atap masih terjadi artinya SMP masih numpang di SD, ungkapnya, rekrutmen siswa baru tak bisa dilakukan.
Saat ini, kata Nadhi Putra, ada warga masyarakat yang siap membebaskan tanahnya pembangunan gedung sekolah. Luas tanah yang ada 52 are dan ini cukup untuk pembangunan gedung SMPN 3 Kuta Utara yang saat ini masih numpang di salah satu SD. Luas tanah ini, dinilai layak untuk bangun SMPN 3. Selain untuk gedung sekolah, katanya, halaman dan lapangan pun bisa diperoleh. “Gedung sekolah bisa dibangun berlantai 4,” ungkapnya.
Dia mendorong pemerintah untuk membebaskan tanah ini pada tahun anggaran perubahan 2019 langsung dengan detail engeenering design. “Pada induk 2020, pembangunan fisik sudah bisa dilakukan,” tegasnya.
Setelah fisik gedung SMPN3 selesai, katanya, Nadhi Putra mendesak Pemkab Badung untuk membangun SMPN 4 Kuta Utara. Sekokah ini nantinya akan menampung tamatan SD di wilayah Tibubeneng dan Canggu. Saat ini, katanya, ada 9.700 siswa baru di Kuta Utara. Karena itu, pembangunan SMPN 4 Kuta Utara ini sangatlah mendesak. Walau begitu, Nadhi Putra juga berharap sekolah sekolah swasta masih tetap bisa eksis. “Kami tidak ingin sekokah swasta mati suri,” tegasnya.
Apa kiat yang bisa dilakukan? Menurutnya, sekokah swasta akan tetap eksis apabila bantuan operasional sekolah (BOS) bisa ditingkatkan. Ada subsidi silang sehingga siswa sekolah swasta tak perlu bayar SPP sama dengan di sekolah negeri. Hal sama dikatakan anggota Komisi IV lainnya Made Retha. “Kami mendukung sekolah satu atap ini diakhiri dengan pembangunan sekolah baru,” katanya.
Soal eksistensi sekolah swasta, Reta sepakat agar sekolah swasta diberikan subsidi silang sehingga siswa tak perlu bayar SPP. Pemberian bantuan kepada sekolah harus disesuaikan dengan akreditasi sekolah. Jika ini dilakukan, sekolah akan berlomba-meningkatkan mutu sekolahnya. *adv/editor rahadi