Semarapura (Bisnis Bali) – Dalam upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Klungkung menggelar Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Klungkung, Rabu (27/2). Acara yang bertema “Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani“ tersebut dihadiri Jajaran Forkompinda Kabupaten Klungkung dan undangan terkait lainnya.
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam arahannya mengatakan deklarasi ini sebagai salah satu bentuk proteksi dari pemerintah dalam rangka mengatasi berbagi bentuk tindakan korupsi. Bupati Suwirta berharap melalui pencanangan pembangunan zona integritas ini maka kasus tindakan korupsi tidak terjadi lagi disemua instansi, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. “Yang terpenting adalah bagaimana kita mulai dari kita sendiri. Saya sadari memberantas korupsi ini tidak semudah apa yang kita bayangkan, dengan memberikan penghargaan yang tinggi belum menjamin bahwa mereka tidak korupsi. Deklarasi ini harus dimasukkan ke dalam hati kemudian dilaksanakan,” ujar Bupati Suwirta
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Klungkung, Ruslan mengatakan zona integrasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi, sebagai aparatur harus mengubah pola pikir dan sikap dari yang jelek ke yang baik. “Kami Pengadilan Agama Klungkung konsisten dan bertekad dengan teguh untuk bekerja dan memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat Klungkung,” ungkap Ruslan.
Pihaknya juga menjelaskan guna menghindari terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, Pengadilan Agama Klungkung sudah mempunyai aplikasi untuk menunjang kinerja dan pelayanan cepat dalam mewujudkan integritas. Diantaranya, yakni E.Register, E.Keuangan Perkara, Sikep, Komdanas, One Day Minute One Bay Publish dan Aplikasi SIWAS. “Aplikasi SIWAS yang langsung terkoneksi pada Ketua Bawas dan Ketua MA RI,” jelasnya. (dar)