Amlapura (Bisnis Bali) – Secara umum, dari aspek mendapatkan pekerjaan, kemampuan kerja dan manajerial kalangan perempuan di Indonesia, sudah meningkat signifikan sejak tahun 2015. Itu artinya, kesenjangan keterampilan manajerial antara kemampuan pria dan perempuan sudah kian menyempit.
Hal itu disampaikan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pengembangan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Budi Mardaya, Selasa (26/2), saat tampil sebagai narasumber pada rapat koordinasi dan sosialisasi penyelenggara pengarusutamaan gender di Wantilan Kantor Bupati Karangasem. Pada kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem itu, Budi Mardaya mengatakan dari segi kesetaraan gender, sudah ada peningkatan di Indonesia, apalagi di Bali. ‘’Nanti pada satu titik terjadi kemajuan bangsa Indonesia ditandai dengan kesetaraan gender. Pria dan wanita memiliki kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di dalam kesempatan kerja dan penyumbang ekonomi. Saat ini kesenjangan gender tinggal sedikit,’’ katanya.
Dilihat dari aspek sumbangan pendapatan secara ekonomi nasional, tambah Budi Mardaya, sumbangan pendapatan dari kalangan perempuan terlihat masih kalah dengan peranan laki-laki. Sumbangan laki-laki 63 persen, sementara perempuan baru 37 persen.
Salah satu kesenjangan yang terlihat mencolok, yakni soal keterwakilan perempuan di parlemen. Di tingkat nasional, keterwakilan oleh perempuan baru 17,32 persen, sementara di Bali berkisar 7 persen. Ditambahkan, memang sudah disediakan kuota keterwakilan perempuan 30 persen pada calon legislatif, namun keterpilihan perempuan belum mampu memenuhi 30 persen. Jadi dari segi kemampuan, keaktifan dalam organisasi sosial politik dari kalangan perempuan masih perlu ditingkatkan.
Sementara itu Kepala DP3A Ni Made Santikawati menyampaikan, rapat koordinasi dan sosialisasi dalam rangka pengarusutamaan gender masih akan terus dilakukan. Tujuannya agar dalam penyusunan program kerja di pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai kedesaan agar responsif jender. ‘’Agar diperhatikan pengarusutamaan gender. Sebab, hal itu wajib dilakukan, menjadi program pemerintah pusat dan dilihat oleh dunia internasional,’’ katanya. (bud)