BALI - Pengembangan pariwisata Bali diterapkan dalam manajemen satu pulau.

Denpasar (Bisnis Bali) –¬†Penerapan pariwisata dalam manajemen satu pulau harus didukung dengan aturan setingkat undang-undang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, AA Gede Yuniartha Putra, Senin (18/2) mengatakan, saat ini sedang dibahas tentang UU untuk pengelolaan Provinsi Bali sehingga pemerintah provinsi secara otonomi¬† bisa mengelola Bali dalam manajemen satu pulau.

Ia mengungkapkan, dalam mengelola Bali dalam manajemen satu pulau harus diperkuat UU. “Selanjutnya berpatokan pada UU tersebut pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pariwisata Bali secara otonomi di tingkat provinsi,” katanya.

Ia menjelaskan, selama ini dalam UU terkait pengaturan provinsi,  Bali masih menjadi satu bagian dengan NTT dan NTB. Selanjutnya sedang disusun UU yang mengatur khusus Provinsi Bali.

Dipaparkannya, dengan UU tersebut, Pemprov Bali bisa mengatur Bali secara utuh. “Pemerintah provinsi punya kewenangan mengatur secara otonomi dibawa ke mana pariwisata Bali,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, Bali memiliki potensi mengembangkan sektor pariwisata. Idealnya sebagai pulau kecil Bali dikelola dalam manajemen satu pulau.

Seluruh potensi yang ada dikembangkan bersama secara utuh. Ini menyangkut pengembangan pariwisata idealnya dalam satu kebijakan di tingkat provinsi. Provinsi bisa mengatur pengembangan pariwisata kabupaten/kota di Bali sesuai dengan potensi daerahnya.

AA Yuniartha Putra menambahkan, dengan UU khusus mengatur Provinsi Bali, pemerintah provinsi bisa saja kembali menerapkan airport tax. Pemungutan airport tax secara otonomi khusus untuk Bali. (kup)