Singaraja (Bisnis Bali) – Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng, Ir. Nyoman Genep, M.T., dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD)di ruang rapat Bappeda Litbang mengungkapkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Buleleng saat ini tengah menyusun RKPD Buleleng Tahun 2020. Nantinya, fokus yang diangkat sebagai tema dalam rencana kerja tahunan pemerintah daerah tersebut yaitu pada percepatan pembangunan ekonomi inklusif yang berbasis pada usaha pertanian dan penanggulangan kemiskinan.
Genep menambahkan, masih diangkatnya tema pertanian pada RKPD Tahun 2020 karena melihat potensi pertanian di Buleleng yang menjadi basis pertanian di Bali. Selain fokus pada pengembangan pertanian, nantinya pada RKPD 2020 juga berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan. Hal itu karena melihat masih tingginya angka kemiskinan di Buleleng.
“Banyak masyarakat miskin kita yang bekerja di sektor pertanian. Sehingga dengan diangkatnya tema ekonomi inklusif berbasis pertanian dan penanggulangan kemiskinan, kami akan identifikasi potensi-potensi pertanian di desa-desa miskin itu, tentunya juga dengan pendekatan sektor-sektor lain,” ungkapnya.
Selain itu, mantan Kadis Pertanian ini juga menjelaskan, diangkatnya tema pertanian pada RKPD Tahu 2020 karena Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Bupati Agus Suradnyana ingin terus mengembangkan sektor yang menyerap lebih dari 40 persen mata pencaharian masyarakat Buleleng itu. Sehingga dengan demikian sektor pertanian ini diharapkan mampu menjadi pendorong pengentasan kemiskinan di Buleleng.
Birokrat yang belum satu bulan menjabat sebagai Kepala Bappeda Litbang ini mengatakan, sebelum RKPD Tahu 2020 ditetapkan, Bappeda Litbang Buleleng akan menggelar konsultasi publik terlebih dahulu. Konsultasi publik tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 nanti, dengan mengambil tempat di Hotel Banyualit, Kawasan Lovina. “ Yang menjadi penekanan dalam konsultasi publik nanti tentu saja tema, kemudian prioritas. Untuk prioritas tentu akan mengarah pada penganggaran. Berapa keperluan SKPD di 2020, berapa seharusnya ada investasi dari pemerintah maupun dari swasta,” terang Genep.
Diakui Genep bahwa rancangan tema yang disusunnya tersebut sudah mendekati final. Hanya saja, tetap diperlukan adanya konsultasi publik untuk menggali gagasan, terutama untuk penyempurnaan program dan kegiatan prioritas. “Sebelum menetapkan tema ini, kami sudah rapat dengan kecamatan, dengan SKPD, termasuk dengan keuangan (Badan Keuangan Daerah) sehingga apa yang dirancang dalam pendapatan daerah dan belanja bisa mendekati dengan apa yang kami rancang,” pungkasnya. (ira)