ISU kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Wanita memiliki peran besar dalam menggerakkan sektor perekonomian dan juga mampu berperan di bidang politik.
“Adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen pemerintah adalah terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk masuk dan membuat keputusan penting bagi bangsa dan negara, maka melalui sistem politik perempuan ikut dalam partisipasi,” kata Ida Ayu Ketut Sarwini, Ketua WHDI Kelurahan Ubud,saat ditemui di Denpasar.
Ia memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki bagian yang seimbang dan berimbang dalam politik, namun perempuan tidak melupakan hakekat dan kodrat mereka sebagai istri dan Ibu. “Perempuan dalam rumah tangga saja bisa mengurus anak, suami, dan pekerjaan rumah lainnya yang belum tentu bisa dikerjakan oleh laki-laki. Tentu wanita harus diberikan kesempatan untuk mengurus masyarakat secara luas, meskipun tidak harus melampaui peran laki-laki, tapi setidaknya bisa memberikan dorongan untuk kemajuan pembangunan di masyarakat,” kata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Unwar) ini.
Wanita kelahiran Tabanan, 8 Mei 1985 ini melihat banyak tokoh perempuan Bali yang berpotensi menjadi pemimpin untuk memenuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, tokoh perempuan Bali tersebut belum sepenuhnya didukung oleh partai politik dan lapisan masyarakat. Sehingga potensi yang ada tidak sepenuhnya muncul di tengah-tengah masyarakat. Hal Inilah yang banyak memunculkan calon-calon pemimpin yang instan tanpa melihat ketokohan yang ada, sehingga menyebabkan pemimpin yang terpilih tidak sepenuhnya mewakilkan keinginan rakyat.
“Mindset masyarakat harus benar-benar diubah, sehingga keterwakilan pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili keinginan rakyatnya untuk perubahan yang lebih baik,” katanya. (pur)