Tabanan (Bisnis Bali) – Peluang bagi pengembang perumahan bersubsidi Tahun 2019 makin terbuka. Hal tersebut karena target pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini ditingkatkan dari satu juta rumah menjadi 1,25 juta unit rumah.
Pengembang PT Rafikha Regency, Nasrotin, Minggu (3/2) menyampaikan ini bukan saja tantangan bagi setiap pengembang di daerah, tapi juga peluang untuk meningkatkan andil dalam pembangunan negara, dengan mengurangi backlog MBR, dengan memasok rumah murah yang berkualitas, layak huni dan nyaman.
Baginya, tahun 2019 optimisme untuk lebih baik memang harus diwujudkan dengan merealisasikan proyek baru khususnya rumah subsidi. Diakui untuk mencari lahan murah tentu perlu kerja keras. Namun demikian jika zone yang ditetapkan pemerintah daerah ( pemda) untuk perumahan sudah jelas tentu akan lebih terfokus dalam mencarinya. Dengan kejelasan zone juga meminimalisir pelanggaran sehingga upaya meningkatkan kepemilikan rumah layak huni bagi MBR tak menyisakan atau memunculkan persoalan baru, misal pelanggaran jalur hijau, sempadan sungai, dan sebagainya.
Menurutnya tantangan lain dalam meningkatkan pasokan rumah subsidi yakni perizinan,pajak, dan dinamika lingkungan dimana masih ada pungutan tertentu yang ada di desa serta berlaku surut. Ini perlu mendapat perhatian dan ada sinergi semua pihak, agar program rumah subsidi yang ditetapkan pusat bisa didukung maksimal oleh pengembang di daerah.
Mengutip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), target Program Satu Juta Rumah pada tahun 2019 sebesar Rp 1,25 juta unit dari target tahun sebelumnya 1 juta unit. Untuk mencapai target baru tersebut, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan perlu promosi yang lebih masif disamping media konvensional juga melalui internet dan media sosial, sehingga masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi yang diminatinya.
“Program Satu Juta Rumah dilakukan bersama seluruh stakeholder baik Pemerintah, Perbankan, Pengembang, Asosiasi Pengembang dan lainnya. Termasuk Bank BTN untuk untuk terus mendukung dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia,” kata Khalawi saat mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembukaan acara pameran Indonesia Property Expo (IPEX) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, baru – baru ini.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Rini Sumarno, Direktur Utama Bank BTN Maryono, dan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono.
Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat yakni tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Tahun 2018, untuk pertam kalinya capaian Program Satu Juta Rumah 1.132.621 unit. Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.
Salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi MBR memiliki rumah yakni dengan perumahan berbasis komunitas. Salah satu pilot project nya adalah Perumahan PPRG (Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang telah dimulai pembangunannya pada 19 Januari 2018.
Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh PPDPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.
“Regulasinya tengah kita siapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Seperti sudah dibangun untuk Komunitas Tukang Cukur, kita akan perluas seperti komunitas wartawan, komunitas tukang sampah, pekerja, guru honor yang semuanya di koordinasikan bersama,” Kata Khalawi.
IPEX merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Bank BTN setiap bulan Februari dan September. IPEX kali ini akan berlangsung dari 2-10 Februari 2019 dengan target kredit baru sebesar Rp6 triliun. Sebanyak 167 pengembang yang terdiri dari 116 pengembang KPR Non Subsidi dan 51 pengembang KPR Subsidi dengan total proyek properti sebanyak sekitar 869 proyek yang tersebar di berbagai daerah mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. (gun)