Peraturan Gubernur Bali No 99/2018 sejatinya memberi angin segar bagi produk pertanian. Sebab, kebijakan tersebut mengatur tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali yang menjadikan salah satu pilar pembangunan pertanian di Pulau Dewata. Masalahnya kini, apakah pergub tersebut sudah dibarengi dengan kualitas dan kontinuitas produk di petani?


PERGUB ini sekaligus menjadi tantangan bagi para petani di Bali dan juga pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata dan ritel-ritel yang menjual produk-produk pertanian lokal serta industri lainnya. Betapa tidak, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh toko swalayan untuk membeli dan menjual produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta perikanan, paling sedikit 60 persen dari total volume produk yang dipasarkan. Selain toko swalayan, hotel, restoran dan katering juga diwajibkan mengutamakan pemanfaatan produk pertanian dan industri lokal dalam kegiatan usahanya.

Berbagai pertanyaan yang muncul dan sekaligus solusi alternatif yang perlu disiapkan adalah yang menyangkut kualitas produk dan kontinuitas. Sebab, para pengusaha dan ritel serta  industri akan selalu membeli produk yang memiliki kualitas baik guna dapat dipasarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumennya.

Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra, Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., MMA mengungkapkan, saat ini memang belum semua petani memiliki pengetahuan dan keterampilan serta teknologi untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar. Salah satu akibat dari kondisi ini adalah harga produk masih relatif rendah sehingga pendapatan petani belum beranjak ke arah yang lebih tinggi. Sebab itu, sangat dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas petani, baik secara individual maupun kelompok yang berkenaan dengan peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkannya.

Ketua HKTI Buleleng itu menyatakan, teknologi budi daya yang baik atau good agricultural practices sangat mutlak dilakukan guna memperoleh peningkatan produktivitas dan kualitas. Misalnya, budi daya tanaman rambutan di kawasan Buleleng Timur (Kecamatan Tejakula), harapannya para petani dapat mulai melirik peluang pasar terhadap buah rambutan yang berkualitas.

“Pilihan-pilihan jenis atau varietas rambutan yang unggul mulai harus menjadi alternatif penting bagi petani saat ini. Kondisi itu dalam rangka menghasilkan produksi berkualitas rasa yang lebih tinggi, sehingga petani dapat memperoleh harga yang lebih tinggi juga,” ujarnya.

Hal sama juga berlaku untuk komoditas lainnya, seperti pisang, jeruk, dan salak. Sebab itu, pemerintah melalui Dinas Pertanian, baik di tingkat provinsi dan kabupaten dapat memfasilitasi peningkatan teknologi di tingkat petani. Pendampingan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan dapat dilakukan makin intensif untuk mendorong petani dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilannya guna menghasilkan produktivitas dan kualitas yang tinggi.

Menurutnya, pada situasi inilah pergub Bali ini akan dapat menjadi payung hukum untuk memberikan kepastian harga produk lokal yang berkualitas. Karena itu, perlu didorong adanya kemitraan usaha atau bisnis di antara para pelaku pasar dalam bentuk bisnis inklusif. Harapannya, para pelaku pasar ini dapat berbagi peran dalam setiap rantai pasar dari tingkat produsen sampai ke konsumen.

“Pihak pengusaha (hotel, restaoran supermarket, dan sebagainya) agar melakukan komunikasi bisnisnya kepada para petani produsen (kelompok petani) atau melalui pedagang pengumpulnya terkait dengan informasi jumlah, kualitas produk, tingkat harga dan intensitas transaksinya termasuk  mekanisme pembayarannya,” tandasnya.

Terkait, jumlah dan kualitas produk, diperlukan adanya standard operational procedures dari pengusaha dan juga dukungan pemerintah kepada kelompok petani agar dapat dihasilkan produk sesuai dengan permintaan. Pada komoditas tertentu, petani juga perlu dilatih untuk berproduksi diluar musim (off-season), sehingga dapat dijamin tingkat harga produk yang dihasilkan. Contohnya, rambutan, dan mangga.

Di sisi lain, tambahnya, jika komoditas yang dihasilkan petani adalah musiman dan tidak bisa dilakukan upaya produksi di luar musim, pengusaha jangan meminta kepada kelompok petani untuk menyediakan produknya yang kemudian menjadi dalih kemitraan antara pengusaha dengan kelompok petani harus terputus. Pada tahap awal, harusnya mendorong petani untuk berproduksi dengan kualitas yang baik dan ini memerlukan adanya sentuhan dari pemerintah atau pengusaha, terutama di dalam penyediaan sarana produksi guna mendukung introduksi teknologi budi daya yang baik tersebut.

“Para petani dalam keterbatasannya masih memerlukan adanya subsidi atau bantuan lain guna dapat mewujudkan tujuan dari Pergub No.99/2018 tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang petani jeruk sekaligus pebisnis buah lokal antarpulau, I Wayan Merta, S.Sos., M.M., sangat setuju adanya pergub dengan fokus ke sektor pertanian lokal dan itu kini membuat banyak petani menjadi bergairah dalam berusaha. Harapannya, adanya pergub ini bisa menstabilkan harga buah lokal ketika menghadapi musim panen raya.

Diakuinya, dari segi komoditas memang ketersediaan buah lokal ini tidak semuanya ada setiap saat, karena sangat tergantung dengan musim. Katanya, selama ini hanya ada sebagian kecil saja jenis buah lokal yang ketersediaannya selalu ada di pasaran. Semisal, pisang, semangka, dan jeruk Kintamani.

“Khusus untuk jeruk Kintamani ini, kini memang selalu ada di pasaran, namun kadang bila tidak musimnya warnanya dari jeruk ini tidak bagus (tidak kuning). Itu berbeda halnya ketika buah itu musim, maka warnanya akan sangat kuning,” pungkasnya. (man)