Denpasar (Bisnis Bali) – Berbagai inovasi dilakukan Pemkot Denpasar, khususnya dalam pelayanan publik. Untuk memberikan kemudahan dan efesiensi waktu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar terus memaksimalkan pelayanan izin online.
Hal tersebut dikarenakan 2018 lalu, masyarakat yang memanfaatkan sistem online dalam perpanjangan izin usahanya mencapai angka yang cukup besar. Yakni sejumlah 4.187 usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Mandala Putra, saat ditemui di Graha Sewaka Dharma, Denpasar, belum lama ini.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan daftar ulang izin usaha yang dilakukan via online oleh masyarakat terdiri dari beragam usaha, dan terbukti lebih efisien karena bisa diurus via online. “Masyarakat nampaknya menyambut baik pelayanan izin online ini, karena selain lebih hemat waktu, ini juga sangat mudah diakses di mana saja,” katanya.
Diketahui pada situs http://perijinan.denpasarkota.go.id sudah tertera alur/proses, persyaratan yang dibutuhkan dan file-file pendukung lainnya. Secara khusus juga disediakan panduan untuk masyarakat agar semakin mudah menggunakan sistem ini. Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan adanya pelayanan tandatangan elektronik juga diharapkan dapat mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.
“Tentu kami terus berupaya maksimal, karena sekarang pemerintah harus lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan teknologi serta digitalisasi, termasuk mewujudkan bersama Denpasar Smart City melalui program-program yang berbasis digitalisasi dan memudahkan masyarakat,” tambahnya.
Terkait dengan PP 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik , sudah disediakan aplikasi OSS (Online Single Submission) yang diterbitkan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan data kependudukan, pajak, dan data terkait akte.
“Di Kota Denpasar ini sudah diterapkan sejak Oktober 2018, NIK, NPWP dll tervalidasi di sistem itu, maka akan terbit NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan, jadi semua perusahaan harus memiliki NIB ini,” ungkapnya.
Diketahui jasa pendampingan untuk masyarakat yang ingin mengurus NIB dapat langsung didampingi oleh petugas di DPMPTSP Kota Denpasar. (sta)