2019 Tembus Rp9 Triliun Lebih, Sektor Tersier Dominasi PMA dan PMDN di Bali

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera, S.H., M.H., saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/1) kemarin di Renon Denpasar

Denpasar (bisnisbali.com) –Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera, S.H., M.H., saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/1) kemarin di Renon Denpasar mengatakan, Bali masih sangat menarik bagi investor. Sektor tersier khususnya pariwisata masih menjadi primadona dan fokus investasi di Bali.

Dikatakan, investasi yang paling banyak diminati bergerak di bidang perhotelan, restoran dan rumah makan, meski sektor pengolahan sampah juga mulai menarik investor. Hal tersebut terbukti dari total realisasi investasi baik PMA maupun PMDN masih terfokus di sektor tersier yaitu Rp 9 triliun, 260 miliar, 670 juta lebih atau 95,33 persen yaitu 2.062 proyek dari total investasi yang masuk Bali. Sektor primer terealisasi Rp266 miliar 281 juta lebih (2,74%) dengan 31 proyek saja. Sektor sekunder terealisasi Rp287 miliar lebih (1,93%) dari 144 proyek.

Lebih lanjut Dewa Mantera mengatakan,
realisasi investasi penanaman modal asing (PMA,) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sampai November 2019 masih di bawah target. Target PMA dan PMDN  2019 yaitu Rp14 triliun 870 miliar. Investasi yang  terealisasi  sampai November 2019 hanya 65,33% atau Rp 9 triliun 713 miliar 962 juta lebih. Dari data tersebut PMA terealisasi Rp 4 triliun, 862 miliar lebih, sedangkan PMDN terealisasi Rp 4 triliun, 851 miliar lebih.

“Kondisi ini karena berdasarkan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, setiap bidang usaha dan atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari 500 juta wajib menyampaikan LKPM. Realisasi investasi di bawah Rp 500 juta tidak wajib dilaporkan, padahal investasi ini lumayan banyak,” terang Dewa Mantera.

Untuk itu telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 12 Desember 2019 di Dinas DPMPTSP Provinsi Bali bersama kabupaten/kota mulai tahun 2020. “Jadi kami sudah sepakati agar kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi investasi untuk bidang usaha dan atau lokasi dengan nilai investasi di bawah Rp500 juta sehingga realisasi investasi di Provinsi Bali dapat terpantau dan dapat memenuhi target,” katanya.

Target 2020 dikatakan Dewa Mantera belum keluar juklisnya. “2020 diupayakan ada peningkatan dengan adanya banyak investor yang sudah tertarik untuk berinvestasi di Bali. Dengan memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan visi Gubernur, nangun sat kerthi loka Bali, kami berupaya menyingkirkan ketimpangan-ketimpangan dan kecemburuan sosial antara Bali Utara dan Selatan. Dengan adanya shortcut baru, harapan kami akan mendongkrak jumlah investasi di Bali Utara,” tandasnya.

Jadi ketika ada investor yang datang ingin berinvestasi di bidang pariwisata, akan diarahkan ke Bali Utara, Timur dan Barat. Setelah dilakukan uji coba e-perizinan sejak akhir Desember 2019, yang sejalan dengan rencana pembangunan mal pelayanan publik satu pintu. Dengan demikian pelayanan perizinan tidak lagi berbelit-belit dan sangat memudahkan masyarakat yang mengurus izin usaha. *pur

BAGIKAN