Mangupura (Bisnis Bali) – Pemerintah Provinsi Bali secara resmi ikut bergabung ke dalam jaringan pemanfaatan aplikasi Samsat Online Nasional. Gubernur Bali Wayan Koster secara langsung menandatangani Nota Kesepahaman disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Dirut Jasa Raharja Budi Rahardjo. Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara RI, Kemendagri, PT Jasa Raharja dan 24 Pemerintah Provinsi dengan 23 BPD, 4 Bank BUMN dan 3 Bank Swasta se-Indonesia tentang pengembangan dan pemanfaatan aplikasi layanan samsat online nasional dilakukan pada pembukaan Rapat Koordinasi Pembina Samsat Nasional 2018 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali (15/11).
Kakorlantas POLRI Irjen Pol. Refdi Andri mengatakan, samsat online nasional ini merupakan upaya dalam rangka mempermudah pelayanan kendaraan bermotor. Penggabungan ini akan menyempurnakan sistem aplikasi yang ada di masing-masing daerah sehingga pelayanan samsat bisa dilakukan dimana saja.
Kapolri Tito Karnavian mengatakan pelayanan Samsat kendaraan bermotor jadi bagian yang penting karena lalu lintas seperti pembuluh darah. “Kalau lalu lintas lancar maka segalanya akan berjalan lancar, terutama ekonomi dan pembangunan,” kata Jenderal Tito.
Sebagai sumber pendapatan daerah, ia berharap samsat tidak membuat masyarakat terbebani. Caranya dengan mengurangi kebocoran yang disebabkan adanya calo dan perilaku koruptif. Untuk mensiasati itu salah satunya dengan menggunakan pemanfaatan IT melalui sistem online.
Ia berharap ke depan ada terobosan-terobosan lain yang bisa dilakukan untuk membuat pelayanan menjadi lebih baik mulai dari hulu sampai ke hilir. Di sisi lain, Kapolri juga mengingatkan daerah-daerah di Indonesia yang rawan macet agar mulai memikirkan mengurangi insentif untuk kendaraan pribadi dan sebaliknya memberi insentif untuk angkutan publik.
Seusai acara, Gubernur Wayan Koster mengatakan Bali sudah cukup lama menjalankan samsat online sehingga tak ada kendala dalam penggabungan ini. Di sisi lain Ia juga sepakat dengan Kapolri bahwa Bali membutuhkan transportasi publik dan perlu mengurangi insentif untuk kendaraan pribadi. “Benar yang dikatakan pak Kapolri kalau insentif (untuk kendaraan pribadi) yang diberikan bagus nanti sepeda motor tambah banyak di Bali,” ujarnya. (pur)