TUMBUH kembangnya UMKM tidak bisa terlepas dari peran perbankan, begitupula perbankan tidak bisa melepaskan diri dari UMKM. Karenanya pertumbuhan UMKM dan perbankan harus seirama, apalagi dengan adanya program KUR diharapkan menambah sumber pembiayaan bagi UMKM di daerah dan mengurangi ketergantungan UMKM dari rentenir.
Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat bahkan mengambil langkah-langkah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR antara lain penambahan jumlah bank penyalur, penambahan perusahaan penjamin dan mengikutsertakan lembaga keuangan bukan bank termasuk koperasi sebagai penyalur KUR.
Jumlah penyalur KUR yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai 41 penyalur terdiri dari 35 lembaga keuangan bank, 4 lembaga pembiayaan dan 2 koperasi untuk dapat menaylurkan KUR dengan alokasi pada 2018 mencapai Rp123,631 triliun dengan bunga 7 persen per tahun. Subsidi bunga KUR bisa jadi insentif yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. KUR tersebut disalurkan untuk sektor produktif, seperti pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan jasa.
Terkait hal tersebut Bank BPD Bali pada 2018 terus mengoptimalkan penyaluran KUR selain mengarah ke sektor produktif juga ke kalangan usaha UMKM. Dana KUR yang telah disiapkan bank milik krama Bali ini mencapai Rp550 miliar lebih.
“Kami optimis target penyaluran KUR bisa tercapai dengan menyasar berbagai sektor usaha atau produksi berbagai daerah di Bali. Itu berarti bisnis UMKM akan tumbuh sehingga perekonomian pun bisa terdongkrak,” katanya.
Menurutnya, penyaluran KUR di Bali dan Lombok hingga akhir Oktober 2018 telah mencapai Rp530 miliar atau telah menembus 96 persen dari target Rp550 miliar. Dari target penyaluran KUR tersebut terbagi atas sektor mikro dengan plafon maksimal Rp25 juta. Hingga akhir Oktober 2018, penyaluran KUR mikro telah mencapai Rp21 miliar atau tercapai 95 persen dari targetnya Rp23 miliar.
Sementara KUR ritel (kecil) dengan plafon Rp 26 juta-Rp 500 juta mencapai Rp507 miliar atau tercapai 96 persen dari target Rp527 miliar.
Diakui, bank selalu berupaya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya lewat berbagai kemudahan dalam memperoleh kredit. “KUR bunga 7 persen yang turun dari sebelumnya 9 persen misalnya, kredit ini akan bisa menjangkau semua kalangan terutama sektor ekonomi di perdagangan yang dominan dalam penyaluran KUR selama ini,” ujarnya.
Ia pun optimis kondisi ekonomi di Pulau Dewata kian membaik dan bisnis UMKM kian bertumbuh pascaerupsi Gunung Agung. Terbukti rasio kredit bermasalah atau noperforming loan (NPL) KUR di Bali dan Lombok masih di kisaran 0,1 persen atau tergolong snagat kecil. Kepatuhan debitur penerima KUR sangat baik.
“Karena itu BPD Bali pada 2019 mendatang berasumsi akan menambah plafon KUR menjadi Rp 800 miliar hingga Rp1 triliun,” ungkapnya.
Sementara itu pemerhati perbankan Dr. Indrawan menilai, KUR memnag harus menyasar UMKM mengingat pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan suatu keharusan apabila ingin menjaga kestabilan perekonomian nasional. Lebih dari 99 pelaku pelaku usaha nasional adalah UMKM dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja.
“Dapat dibayangkan bagaimana terganggunya perekonomian apabila koperasi dan UMKM yang merupakan bagian terbesar dari pelaku usaha ini tidak diberdayakan dan dikembangkan,” ucapnya.
Karena itu berbagai kendala yang dihadapi koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usaha harus dicarikan solusinya. Salah satu kendala yang dihadapi koperasi dan UMKM adalah dalam hal permodalan. Sumber permodalan yang paling besar adalah dari pihak perbankan namun masih banyak UMKM dan koperasi yang belum dapat mengakses ke perbankan dikarenakan belum dapat memenuhi persyaratan perbankan atau bankable.
“Untuk untuk mencari solusinya maka pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR sehingga UMKM dan koperasi yang layak namun belum bankable dapat mengakses kredit ke bank,” tegasnya. (dik)