Denpasar (Bisnis Bali) – Oktober 2018 Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi pedesaan mencapai 0,40 persen yang disebabkan naiknya rata-rata harga barang di semua kelompok. Kondisi inflasi Pulau Dewata ini melampui pencapaian inflasi nasional yang hanya mencapai sebesar 0,35 persen pada periode sama.
Kepala BPS Bali, Adi Nugroho, di Denpasar, belum lama ini mengungkapkan, perubahan indeks harga konsumen (IHK) perdesaan mencerminkan angka inflasi atau deflasi di wilayah perdesaan pada periode tertentu. Imbuhnya, indeks harga konsumen perdesaan (IHKP) dapat ditunjukkan oleh IHK rumah tangga petani yang merupakan komponen dalam indeks harga yang dibayar petani.
“IHK perdesaan terdiri dari tujuh kelompok pengeluaran. Yakni, kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi,” paparnya.
Terkait di Bali penyebab inflasi perdesaan di sumbang oleh kelompok transportasi dan komunikasi dengan capaian 0,87 persen yang sekaligus jadi penyumbang inflasi tertinggi pada Oktober lalu. Selain itu, inflasi perdesaan juga disumbang oleh naiknya rata-rata harga barang pada kelompok sandang 0,51 persen, kelompok kesehatan 0,49 persen, kelompok bahan makanan 0,37 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,29 persen, kelompok perumahan 0,18 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang mencapai 0,02 persen.
“Periode yang sama komoditas konsumsi yang memberikan andil terhadap inflasi perdesaan ini antara lain bensin eceran (non subsidi), daging babi, sawi hijau, jeruk, dan pisang,” ujarnya.
Dibandingkan dengan inflasi perdesaan nasional, capaian inflasi perdesaan di Bali memang melampaui nasional. Sebab secara nasional tercatat inflasi perdesaan hanya mencapai 0,35 persen. Paparnya, berdasarkan pengamatan indeks konsumsi rumah tangga petani di perdesaan pada Oktober 2018, dari 33 provinsi amatan inflasi perdesaan Oktober 2018, tercatat 9 provinsi mengalami deflasi dan 24 provinsi tercatat inflasi.
Oktober 2018 lalu inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan capaian 0,94 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat hanya 0,01 persen terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, deflasi terdalam tercatat di Provinsi Maluku 0,73 persen dan terdangkal di Provinsi Kepulauan Riau 0,04 persen. (man)