Bupati Bangli Terima Piagam Penghargaan WTP

235

Bangli (Bisnis Bali) – Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Kabupaten Bangli. Piagam dari Kementerian Keuangan RI ini diserahkan langsung Kepala Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan Prov. Bali Dedi Sopandi kepada Bupati Bangli I Made Gianyar diruang tamu Bupati Bangli yang di dampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Bangli I Ketut Riang , Kepala BKPAD I Gede Suryawan dan Kepala Bagian Protokol Kerjasama dan komunikasi Publik Cok Bagus Gde Gaya Dirga.

Bupati Made Gianyar sangat terharu, senang dan  bangga, itulah yang  rasakan  ketika Kerja keras seluruh komponen pemerintah daerah bersatu padu bersinergi membangun Bangli dengan transparansi membuahkan hasil. Pihaknya selalu mengarahkan kerja professional dan disiplin yang berdampak bagi  perubahan yang luar biasa positif  dialami Pemerintah Kabupaten Bangli sekarang ini.

Menurut Made Gianyar, selalu mengarahkan untuk  kerja professional, ditambah  birokrasi yang sudah disiplin, sedikit demi sedikit membuahkan hasil. “Ssaya sudah 3 kali bertemu Presiden, untuk penghargaan TPID, Satya Lencana dua kali, dan sekarang ada tambahan lagi, melengkapi prestasi kita terkait dengan pengelolaan keuangan daerah,”ucap bupati.

Melengkapi prestasi yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangli selama ini, terkait Pengelolaan Keuangan yang  mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), prestasi itu merupakan hasil kerja keras bersama. “Ayo kita berprestasi terus, kerja keras untuk mencapai kemuliaan dan kebahagiaan kita bersama,” ajaknya.

Sementara itu, Dedi Sopandi menyampaikan, ini merupakan tugas dari Kementerian Keuangan untuk menyampaikan piagam penghargaan atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangli yang kedua kali. Menurut Sopandi hanya sedikit provinsi yang mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2017.”Dengan diperolehnya opini ini,  berarti Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukan komitmen, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik,” katanya. (ita)