BTB Bantah Kesepakatan Rahasia dengan Mafia Tiongkok

356

Denpasar (Bisnis Bali) – Menyikapi pemberitaan di salah satu media yang menyebutkan (diduga) Ketua Bali Tourism Board (BTB) atau GIPI Bali, IB Agung Partha Adnyana melakukan kesepakatan rahasia dengan mafia Tiongkok (China) yang membuat paket wisata Bali murahan, langsung dibantah. IB Agung Partha Adnyana menyampaikan bantahan melalui jumpa pers di kawasan Sanur, Senin (22/10).

Dihadiri beberapa anggota BTB dan organisasi kepariwisataan lainnya, seperti HPI dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali, Partha Adnyana mengungkapkan pertemuan yang dimaksud merupakan inisiatif pemilik toko Tiongkok, bukan BTB. Pihaknya juga membantah telah menandatangani kesepakatan dengan pemilik toko Tiongkok tersebut.

Tak hanya itu, Partha Adnyana menyatakan dirinya tak ikut melakukan sidak ke toko-toko milik investor Tiongkok di Denpasar-Badung, beberapa waktu lalu. “Tidak ada pertemuan rahasia. Kondisinya berjalan begitu saja. Supaya tidak blunder, saya tegaskan pertemuan itu bukan atas inisiatif kita, melainkan atas permintaan para pemilik toko Tiongkok,” tegas Partha.

BTB/GIPI Bali justru membantu pemerintah untuk peningkatan kualitas pariwisata. Kasus jual beli kepala dan jual pariwisata murah ini, menurutnya sudah terjadi sejak 2001. “Sekarang sudah ada Gubernur dan Wagub baru serta Konjen yang baru. Saya sebagai Ketua GIPI Bali merasa bertanggung jawab untuk memulihkan market Tiongkok. Konjen Tiongkok sudah meminta konsultasi, mereka akan membenahi. Mereka akan minta list untuk diberikan kepada turis atau travel yang bakal membawa turis ke Bali,” imbuhnya.

Sementara di sisi lain, Partha Adnyana mengatakan ke depan BTB/GIPI Bali akan melakukan verifikasi terhadap usaha akomodasi pariwisata di Bali, mulai dari agen perjalanan wisata, perhotelan hingga restoran untuk menghentikan praktik curang jual beli kepala khususnya yang menyasar wisatawan China. “Sampai saat ini sekitar 200 perusahaan lagi yang kami verifikasi, jumlahnya mungkin akan bertambah terus,” katanya

Dengan adanya verifikasi maka usaha pariwisata tersebut akan berada dalam satu wadah sehingga mudah diawasi apabila melakukan praktik curang. (dar)