Amlapura (Bisnis Bali) – Perbankan makin banyak membuka unit atau cabang di Karangasem. Terbaru, Bank BTN yang sudah menyiapkan kantor untuk beroperasi di daerah ujung timur Pulau Bali ini.
Sebelumnya BUMN yang sudah beroperasi yakni BRI, Mandiri, BNI, Bank Mantap, sementara BUMD yakni Bank BPD Bali. BPR juga sudah banyak di antaranya Nusamba. Disamping, lembaga perkreditan desa (LPD) milik desa pakraman. Dari 190 desa pakraman di Karangasem sekitar 60 LPD yang sehat.
Kian banyaknya perbankan yang membuka kantor di Karangasem diharapkan merupakan pertanda baik yakni peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Karangasem. Menurut Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, kalau perbankan saja melirik wilayah Karangasem, menandakan ada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Karangasem dinilai potensial untuk berinvestasi. Berarti kini dan ke depan Karangasem layak sebagai tempat investasi baru.
Makin banyaknya bank beroperasi di Karangasem, masyarakat juga terbantu, dan makin banyak pilihan. Baik untuk tempat menabung atau mencari kredit untuk modal kerja. Selain itu, diharapkan perbankan juga membantu masyarakat termasuk menambah modal kerja. Persyaratan hendaknya dipermudah, dan kalau bisa suku bunga bisa diberikan seringan mungkin.
‘’Kami harapkan perbankan juga makin banyak mengarahkan CSRnya ke Karangasem. Masyarakat Karangasem perlu dibantu, karena perekonomian di Karangasem masih gonjang-ganjing,’’ katanya.
Di lain pihak, Kepala Bank BPD Bali Cabang Karangasem, Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara mengaku siap bekerjasama. Apalagi, BPD Bali merupakan bank milik pemerintah di Bali dan pihaknya khususnya dari BPD Karangasem siap dengan perintah pimpinan daerah. Cuma pihaknya menunggu koordinasi mengenai program Pemkab di Karangasem.
Tahun ini pihaknya sudah berulangkali koordinasi dengan pihak pemkab Karangasem dalam rangka BPD Bali menyalurkan CSR terkait penataan stop over di Yeh Malet. BPD Bali bakal membantu dengan membangun empat lapak pedagang dengan anggaran sekitar Rp400 juta.
‘’CSR kami di Karangasem itu bertahap setelah empat unik lapak atau warung pedagang secara permanen, berikutnya apakah gazebo atau yang lainnya. Kami selalu siap untuk bekerjsama,’’ paparnya.
Terkait permintaan dari kalangan UMKM terkait keringanan dalam pengembalian kredit, pihaknya sudah memberikan berbagai kebijakan dengan cara memilah-milah masalah dan cara mengatasi. Ada kebijakan penjadwalan ulang, memperpanjang masa pembayaran kewajian atau program yang lainnya. Yang jelas, lanjutnya, pemutihan atau penghapusan piutang itu tak mungkin, karena ten dados (tak boleh),’’ tandasnya. (bud)