Mangupura (Bisnis Bali) – Sebelum membuka Temu Karya Nasional (KTN), Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX Dan PINDesKel 2018, di Lotus Pond, GWK Cultural Park, Jumat (19/10), Presiden Jokowi menyapa peserta. Sekitar 15 ribu peserta KTN sontak riuh, berebut swafoto dengan presiden.
Jokowi memaparkan, dalam 4 tahun terakhir, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan tol, airport baru, perpanjangan runway, pelabuhan dan bendungan. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 400 triliun.
“Ini Pembangunan Infrastruktur yang gede-gede, kemudian yang sedang, yang kecil itu, ya provinsi, kabupaten, kota, dan desa yang memiliki tanggung jawab sehingga pembagian kerja itu menjadi jelas. Jangan semuanya dari pusat, harus bagi-bagi kita ini,” ujar Jokowi.
Pembangunan infrastruktur dengan anggaran pusat ini, juga harus terkoneksi dengan dana desa. Dengan begitu, infrastruktur dari daerah perkotaan besar hingga pelosok-pelosok desa bisa tersambung seluruhnya.
“Percuma ada jalan besar, jalan tol rampung, tapi jalan desanya tidak bisa dilewati karena rusak. Semuanya harus sambung dari yang kecil sampai yang besar,” tandasnya.
Menurut Jokowi, dana desa terus meningkat sejak digulirkan di tahun pertama sebesar Rp 20 triliun. Setelah itu naik menjadi Rp 47 triliun, Rp 60 triliun, dan tahun depan sudah dirancang Rp 70 triliun.
“Termasuk dana untuk kelurahan dan dana operasional desa kurang lebih 5 persen. Rancangan peningkatan alokasi dana desa hanya tinggal menunggu persetujuan dari DPR RI,” tukasnya.
Dana desa yang terus membesar ini, penggunaannya harus tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur, bupati, walikota dan semua pihak memiliki tugas untuk mengawasi penggunaan dana desa itu.
Misalnya saat suatu desa ingin membangun jalan atau saluran irigasi, bahan-bahan seperti pasir, batu, dan semen untuk membangun, agar diusahakan jangan “belanja” di kota melainkan dari desa itu sendiri atau maksimal di kabupaten desa itu berada. “Jangan belinya ke kota, apalagi sampai beli ke Jakarta. Duitnya balik lagi ke kota atau ke Jakarta,” tegasnya.
Ditekankan, usahakan uang itu berputar di desa, di kecamatan atau maksimal di kabupaten. “Jangan keluar dari situ karena semakin besar perputaran uang di sebuah daerah, itu akan meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya. (pur)