Mangupura (Bisnis Bali) – Surat berharga syariah negara retail atau sukuk saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah, salah satunya untuk pengembangan keuangan syariah. Dalam konteks global, peran keuangan Islam menjadi makin dibutuhkan.
“Untuk menjawab tantangan global, industri keuangan Islam menawarkan peluang besar dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu relevan dengan program yang tiga tahun lalu dicanangkan Bank Dunia, yakni Sustainable Development Goals atau SDGs,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keynote speech pada seminar Mainstreaming Islamic Finance into Global Initiatives pada ajang Pertemuan Tahunan IMF WBG di BICC, Minggu (14/10).
Menkeu menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam. Di Indonesia, instrumen keuangan Islam sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Menkeu yang baru saja mendapatkan gelar “Finance Minister of The Year” dari majalah terkemuka Global Markets ini mengatakan, Indonesia tidak hanya fokus pada pengembangan industri keuangan Islam yang bersifat komersial, tapi juga pada keuangan Islam yang bersifat sosial.
“Ini adalah instrumen efektif untuk mengurangi kemiskian dan mengatasi ketidaksetaraan, dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah dan tentu membuka akses pada dunia bisnis,” ujarnya.
Indonesia melalui Bank Indonesia yang bekerj asama dengan Islamic Development Bank (IDB) tengah mengembangkan Zakat Core Principles dan Waqf Core Principles. “Integrasi antara sukuk dan wakaf adalah inovasi yang menarik dalam keuangan Islam,” paparnya.
Sukuk berpotensi sebagai instrumen untuk memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk mendapatkan income dan aktifitas keuangan yang produktif. Karena itu, kolaborasi antara sukuk dan wakaf dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan berbiaya rendah untuk menjalankan keberlanjutan ekonomi.
Sementara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa perlu upaya untuk mengoptimalkan keuangan Islamic social finance untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif. Prinsip keuangan Islam sangat cocok dalam aktivitas SDGs dan inklusi keuangan, serta pengembangan usaha kecil dan menengah.
“Kami di BI bersama IDB, Baznas, telah membuat zakat core initiative pada bulan Mei 2016. Ini perlu regulasi yang terintegrasi. Inisiatifnya dikenalkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Dalam High Level Discussion ini, tampil pula Wakil Presiden IDB, Mohammed Nouri Jouini yang menekankan pentingnya upaya pengembagan keuangan Islam secara global. (dik)