Ombudsman Tuding Ada Kebocoran Data Debitur

118

Denpasar (Bisnis Bali) – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, S.Sos., M.Si., menyayangkan adanya indikasi kebocoran data nasabah perbankan yang dimanfaatkan 12 koperasi bodong. Dampaknya ribuan masyarakat Bali menjadi korban penipuan investasi berkedok koperasi simpan pinjam tersebut.

Dari rapat dengar pendapat yang dipimpin wakil ketua DPRD Bali Sugawa Korry, Senin(8/10) lalu, Ibnu mendapatkan fakta pihak koperasi menjerat korbannya dengan iming-iming penyelamatan aset. “Bagaimana pihak koperasi bisa punya data orang yang memiliki hutang di bank, kalau tidak ada yang membocorkan. Itu sudah jelas melanggar aturan perbankan dan harus ditindak tegas,” tandasnya.

Data tersebut kemudian dimanfaatkan pihak koperasi bodong untuk membujuk ribuan korbannya dengan cara take over.  Visi penyelamatan aset dan bunga tinggi yang ditawarkan koperasi, membuat masyarakat Bali tertipu dan mau bergabung dengan koperasi bodong tersebut.

“Saya mendesak instansi terkait, seperti otoritas jasa keuangan Bali, kepolisian daerah Bali, dan kejaksaan Bali segera mengambil langkah-langkah untuk membantu nasabah ini. Kita akan awasi kinerja OJK, kejaksaan dan kepolisian ungkap persoalan ini,”  tukasnya.

Ibnu atas nama Ombudsman mengungkapkan simpati kepada para korban. Ia sangat menyayangkan kerahasiaan bank dilanggar, karena koperasi bisa tahu orang yang punya hutang. “Kami menyayangkan hal itu terjadi, makanya saya sebutkan sebagai pelanggaran terhadap asas kerahasiaan bank dan itu berarti ada kerjasama antara bank dan pihak koperasi. Kami berharap OJK bisa menemukan hal ini dan berharap OJK, kepolisian dan kejaksaan bersatu padu ungkap persoalan ini,” tandasnya.

Ia minta segera dibentuk tim untuk tuntaskan masalah tersebut. “Ini masalah yang sering berulang. Dan selalu banyak korban dari masyarakat, kedepan saya harap tidak terjadi kasus serupa lagi,” harapnya.

Terkait adanya sindikat dalam kasus koperasi bodong tersebut, ia mengaku belum bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Pihaknya masih menunggu langkah-langkah dari Diskop dan OJK. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan, Ombudsman akan terus mendorong OJK dan Diskop untuk memberikan pelayanan yang maksimal, termasuk didalamnya adalah mendorong agar mereka bisa optimal melakukan pengawasan dan pencegahan.

Terkait tuntutan korban, agar DPR mengeluarkan rekomendasi agar OJK menggunakan kewenangannya menginstruksikan kepada bank yang memberikan pinjaman kepada korban koperasi bongong agar tidak melakukan tindakan penyitaan terhadap aset korban, Ibnu mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan sangat tergantung pada kinerja OJK dan pihak lain yang terkait.

“Artinya rekomendasi yang akan dikeluarkan nantinya berdasarkan basis data dari instansi yang memiliki kewenangan dalam kasus ini,” pungkasnya. (pur)