Skema Pembiayaan Inovatif dan Kreatif Perkuat Ketahanan Fiskal

9

Mangupura (Bisnis Bali) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan inovatif dan kreatif menitikberatkan pada upaya mencari sumber pembiayaan alternatif yang tak bergantung APBN. Itu bertujuan agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor atau pihak di luar pemerintah untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

“Kementerian Keuangan akan terus meningkatkan upaya membangun skema pembiayaan inovatif dan kreatif, untuk memperkuat ketahanan fiskal,” katanya.

Dalam acara Diskusi Media, “Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia” yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018, ia mengakui pemerintah dalam hal ini, telah menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan menugaskan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, serta skema blended finance.

Sri Mulyani menegaskan, salah satu tujuan yang ingin dicapai dari implementasi skema pembiayaan ini adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel.

Karenanya BUMN dan instansi di bawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan value for money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.

Skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif antara lain skema KPBU, merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).

Pada 2019, direncanakan beberapa proyek  infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun. Skema lainnya adalah pemberian penugasan kepada BUMN. Dalam hal ini, dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman atau penjaminan.

Satu lagi skema inovatif yang dikembangkan adalah skema Blended Finance sebagai salah satu instrumen keuangan dimana proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, selama ini tugas Kementerian PUPR untuk belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak akan cukup.

“Untuk belanja jalan tol sudah Rp 360 triliun, dengan pembiayaan alternatif kita bisa mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program yang dicanangkan bersama,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyampaikan KPBU memiliki keunggulan yaitu menjaga governance atau transparan, akuntabel dan mempertimbangkan risiko.

“Dengan KPBU bisa mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan kita,” jelasnya. (dik)