Proyek Lanjutan Pelabuhan Kapal Pesiar Dilanjutkan Tahun Depan

10

Amlapura (Bisnis Bali) – Proyek pembangunan pemecah gelombang (breakwater) yang merupakan lanjutan pelabuhan kapal pesiar, Tanah Ampo, Manggis, Karangasem, gagal diselesaikan tahun ini. Akibatnya rekanan sudah diberikan sanksi. Hal itu diakui Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Senin (8/10) lalu usai menerima penghargaan dari Ditjen Perbendaharaan Negara  terkait menerima predikat opini pengelolaan anggaran wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut di Karangasem.

Mas Sumatri mengatakan, proyek pembangunan pemecah gelombang itu direncanakan dilanjutkan lagi tahun depan. ‘’Ya gagal diselesaikan tahun ini. Entah  bagaimana kontraktornya. Katanya ada hambatan membangun pemecah gelombang di tengah laut yang memang terkadang pada musim tertentu gelombangnya ganas,’’ paparnya.

Mas Sumatri sempat  meninjau pembangunan pemecah gelombang itu beberapa bulan lalu saat meresmikan sebuah kapal cepat di pelabuhan rakyat di Padangbai. Uji coba kapal cepat itu dipakai meninjau lokasi mendekati pembangunan breakwater itu dekat pelabuhan kapal pesiar itu.

Pelabuhan kapal pesiar direncanakan dan dibangun pada masa Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, pada 2012. Anggarannya patungan antara Pemkab Karangasem dan Pemprov Bali. Pemkab Karangasem membuka jalan lingkar dan menghotmiknya, sementara Pemprov Bali membangun gedung-gedung untuk transit penumpang dan  kegiatan pendukung lainnya.

Saat gejolak dan erupsi Gunung Agung gedung itu dijadikan posko induk kedaruratan. Sementara, melalui APBN didanai pembangunan lantai dermaga sepanjang 300 meter. Dermaga itu dinilai masih pendek, perlu pelebaran dan perpanjangan sampai panjangnya sekitar 600 meter. Perlu anggaran lebih besar lagi, dari selama ini sudah menelan anggaran ratusan miliar.

Pelabuhan itu sudah pernah diujicobakan pada masa Bupati Wayan Geredeg. Namun karena nakhoda kapal pesiar tak berani menyandar akibat sarana pengaman dan pendukung belum ada, kapal hanya lego jangkar di tengah laut dan penumpang kapal pesiar dinaikturunkan ke darat dengan sekoci.

Pernah juga dibuatkan tempat menyandar sekoci berupa jetty ramdoor, sebanyak duakali. Namun belum sempat digunakan, jetty ramdoor itu sudah hancur karatan dan diterjang gelombang ganas.

Pelabuhan kapal pesiar itu sudah lama mangkrak, dan dikhawatirkan tak bisa dioperasikan sehingga menelan kerugian besar. Bupati Mas Sumatri berupaya mencari jalan keluar  guna memanfaatkan proyek yang sudah menelan angaran banyak itu.

Pemecah gelombang diusulkan anggarannya ke pusat dan pusat juga setuju mendanai lebih dari Rp5 miliar. Namun, pembangunan pemecah gelombang juga akhirnya proyeknya gagal dikerjakan.

Mas Sumatri mengakui, salah satu yang disoroti BPK RI yakni penyerapan dana terkait KSOP pelabuhan itu. Karena pengerjaan proyek gagal, dana pusat itu pun belum terserap. ”Kalau pelabuhan kapal pesiar itu bisa kita manfaatkan atau kita operasikan, tentunya Karangasem memiliki potensi lebih besar lagi mensejahterakan masyarakat. Wisatawan kapal pesiar bisa langsung turun atau mendarat di Karangasem,” tandas Mas Sumatri.  (bud)