Denpasar (Bisnis Bali) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki wewenang mengawasi, menegur dan bisa mencabut izin bank diminta tak melindungi bank-bank nakal. Wayan Sudirta, SH., dkk yang mendampingi ratusan nasabah dari 12 koperasi simpan pinjam bodong menyampaikan hal tersebut setelah melihat respons OJK dalam audiensi dengan DPRD Bali Senin (8/10) lalu.

Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin wakil ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry yang juga menghadirkan  OJK, Dinas Koperasi Bali, Kejati Bali, Polda Bali, Ombudsmen Bali, OJK tampak berkelit dan mengatakan koperasi bukan ranah prngawasan mereka.

Putu Wirata Dwikora yang termasuk dalam jajaran kuasa hukum korban menjelaskan, ada dugaan penipuan oleh almarhum Gusti Jaya Wiratma dkk yang mendirikan 12 koperasi simpan pinjam di 5 kabupaten kota pada 2013 yang seluruhnya tanpa legalitas badan hukum.

“Dalam menghimpun dana masyarakat ke-12 koperasi tersebut menawarkan program penyelamatan asset bekerjasama dengan beberapa bank dan BPR. Polanya, koperasi menawarkan kepada orang yang dililit hutang dan menjaminkan assetnya pola menutup hutang dengan pinjaman baru mengindikasikan adanya kebocoran data hutang nasabah,” paparnya Selasa (9/10) di Denpasar.

Dicontohkan, seorang nasabah yang punya utang Rp500 juta ditawari dan dibantu meminjam Rp2 miliar dari salah satu BPR yang bekerjasama dengan koperasi bodong, proses administrasinya sangat mudah. Setelah pinjaman disetujui Rp500 juta digunakan melunasi hutang dan Rp1,5 miliar langsung disimpan di koperasi simpan pinjam bodong milik Agung Jaya Wiratma tersebut.

“Aneh sekalikan, kenapa bank mau bekerjasama dengan koperasi ilegal kalau tidak ada maksud dan tujuan lain di luar pengelolaan bank yang sehat menurut peraturan perundangan,” tanyanya. Banyak kejanggalan yang terjadi, saat korban mengajukan kredit Rp2 miliar yang disetujui malah lebih besar Rp2,2 milliar dengan sangat mudah tanpa ada survei oleh direksi.

Putu Wirata juga mempertanyakan kenapa OJK membiarkan bank-bank tertentu terlibat skema pemberian pinjaman yang patut diduga melanggar peraturan serta merugikan masyarakat. Nyatanya ada ribuan masyarakat yang menjadi korban koperasi bodong dan ratusan dari mereka terancam disita rumahnya oleh bank-bank tertentu karena tak bisa lagi membayar cicilan akibat dari tutupnya koperasi yang menyimpan uang nasabah yang dipinjam dari bank-bank tersebut.

“Praktik ini aneh, koperasinya ilegal dan beroperasi 5 tahun tapi instansi berwenang seperti OJK dan diskop terkesan tutup mata,” tukasnya. Karenanya OJK diminta menggunakan kewenangan pengawasannya ke bank-bank nakal untuk melindungi warga masyarakat yang menjadi nasabah koperasi ilegal tersebut.

“Ada belasan nama BPR yang melakukan praktik pencarian kredit tidak wajar ini, sudah kami kantongi dan akan segera kami serahkan kepada OJK untuk dilakukan penyelidikan. Kami hanya berharap OJK tidak melindungi bank – bank nakal tersebut,” pungkasnya. (pur)