Dialog Sosial Tripartit, Cegah Sengketa Hubungan Industrial

18

Denpasar (Bisnis Bali) – Tatanan hubungan industrial harus mampu merespons dampak perubahan yang ditimbulkan ekonomi digital. Untuk itu, terdapat beberapa langkah strategis yang harus diupayakan, antara lain penyiapan regulasi bidang hubungan industrial yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital, penyiapan Mediator Hubungan Industrial yang berintegritas, profesional dan inovatif sebagai pembina hubungan industrial sekaligus ujung tombak penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pengembangan dialog-dialog sosial bipartit dan tripartit untuk mengatasi permasalahan dan sengketa hubungan industrial. Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri pada acara Forum Hubungan Industrial bertema “Penguatan Dialog Sosial Menghadapi Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0” di Sanur, Selasa (9/10).

Hanif Dhakiri menilai, regulasi ketenagakerjaan adaptif diperlukan untuk merespons perubahan di era ekonomi digital dengan tetap memperhatikan perlindungan pekerja/buruh dan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

“Diperlukan pengkajian bersama guna mengetahui apakah regulasi di bidang ketenagakerjaan saat ini masih relevan dengan dinamika yang berkembang, utamanya terkait permasalahan hubungan kerja, bentuk-bentuk pekerjaan baru non standar dan bersifat kemitraan di era ekonomi digital, kebijakan upah yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan produktivitas perusahaan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kebebasan berserikat, pemutusan hubungan kerja serta perlindungan sosial bagi pekerja/buruh usia produktif yang terkena PHK,” sebut Menaker M. Hanif Dhakiri.

Mediator hubungan industrial memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai adanya ketenangan bekerja para pekerja/buruh serta stabilitas dunia usaha. Peran mediator hubungan industrial ini terus ditingkatkan, utamanya untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dan pengusaha.

“Kemnaker telah menambah jumlah mediator pusat dan daerah untuk memenuhi target penyediaan sebanyak 3.101 Mediator dari yang tersedia saat ini sekitar 851 orang. Sedangkan guna meningkatkan profesionalisme dan inovasi mediator, saat ini sedang dilakukan perbaikan pedoman standar kompetensi dan pengembangan karier mediator,” sebutnya.

Kemnaker terus mendorong terbentuknya forum-forum dialog sosial tripartit dan bipartit sebagai wadah bersama untuk mendialogkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM, Ni Luh Made Wiratmi menyebutkan, pelaksanaan rembug tripartit diharapkan dapat menjadi momentum dalam upaya mendorong peran dan fungsi Lembaga Kerjasama Tripartit secara efektif sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah dalam memberikan pertimbangan dan saran dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

“Agar lembaga kerjasama tripartit yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan dan perekonomian secara umum sehingga secara bersama-sama dapat berperan aktif dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran,” sebutnya. (dar)