Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba

Denpasar (Bisnis Bali) – Kedit perbankan yang disalurkan ke debitur selalu diikuti risiko kredit tak dapat kembali tepat waktu. Kredit bermasalah disebabkan beberapa faktor di antaranya usaha mengalami kebangkrutan, penurunan omset penjualan, kalah bersaing dengan usaha lain, dan krisis ekonomi.

Debitur juga bisa sengaja melakukan penyimpangan penggunaan kreditnya, seperti membiayai usaha yang tidak jelas. Kredit digunakan untuk kebutuhan pribadi sehingga sumber pendapatan usaha tidak mampu mengembalikan angsuran kredit setiap bulannya sehingga usaha debitur menjadi bangkrut.

Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitaba menilai, kredit bermasalah (NPL) dapat mengakibatkan terganggunya likuiditas perbankan. Penyelesaian kredit bermasalah, manajemen BPR selalu berupaya melalui jalur non litigasi mulai tahap persuasif sampai melakukan somasi, pemblokiran agunan dan upaya penyelamatan lainnya.

Namun jika hal-hal tersebut tak menunjukkan hasil, manajemen BPR cenderung melakukan penyelesaian melalui jalur litigasi (proses peradilan). Suami Kadek Ary Pramayanty ini menyampaikan, penyelesaian kredit melalui jalur litigasi dilakukan dengan menempuh jalur hukum. Ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tetapi tidak mau melunasi kewajiban kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya.

BPR menjadikan penyelesaian kredit melalu jalur litigasi sebagai pilihan terakhir saat debitur sudah tak berhasil diatasi dengan penyelesaian alternatif diluar proses pengadilan (non litigasi). Penyelesaian jalur litigasi dilakukan melalui gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan sederhana melalui Pengadilan Negeri dimana domisili kantor BPR berada.

Made Arya Amitaba yang juga ketua Ikatan Profesional Bankir Bank Perkreditan Rakyat (i-pro BPR) menambahkan, BPR Kanti bekerjasama dengan Dewan Pembina Nasional Ipro BPR berserta Kadin me-launching Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ipro BPR guna membantu manajemen BPR yang menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur litigasi.

LBH tak hanya memperkuat kesiapan bankir-bankir BPR dalam menghadapi berbagai gugatan hukum, namun juga aktif memback up lembaga BPR ketika menghadapi permasalahan hukum.

Ketua DPK Perbarindo Kota Denpasar, Made Sumardhana mengatakan, peningkatan angka kredit bermasalah yang melampui angka 5 persen mesti disikapi dengan pendekatan ke masing-masing debitur. Untuk mendorong debitur memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit, BPR mesti melakukan upaya pendekatan kepada debitur yang bermasalah.

Komisaris BPR Pasar Umum ini  memaparkan, BPR mesti melakukan pendekatan kepada semua debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit.  ” Harapan dari pendekatan ke debitur, nasabah menjadi lancar membayar angsuran kredit,” ucapnya. (kup)