Amlapura (Bisnis Bali) – Tunggakan iuran peserta mandiri jaminan kesehatan nasional (JKN) di Karangasem mencapai Rp6 miliar lebih. Tunggakan yang besar itu, menyebabkan pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesulitan dan terus dikritik.
Hal itu disampaikan Kepala Cabang BPJS Klungkung dr. Endang Teriana Simanjuntak, Kamis (27/9) kemarin di Karangasem. Karena pemerintah sudah menggelontorkan dana talangan untuk membayari masyarakat iuran BPJS itu, pihaknya di wilayah empat kabupaten yakni Gianyar, Bangli, Karangasem dan Klungkung sudah membayarkan Rp 38 miliar dana talangan itu.
Untuk di RSUD Karangasem, BPJS wilayah Karangaqsem sudah tak memiliki tunggakan pembayaran klaim pelayanan peserta BPJS.
Namun, jika masyarakat peserta BPJS Mandiri tak patuh atau tak disiplin dalam membayar iuran, tentunya pemerintah akan berat, karena harus terus membayar dengan menggelontorkan dana talangan. Sebab, di Karangasem saja sejak awal pelayanan BPJS hingga Agustus lalu, iuran BPJS yang diterimanya hanya Rp44 miliar. Sementara, pembayaran klaim atau pelayanan rumah sakit mencapai Rp 65 miliar.
Pihaknya berharap, Pemkab Karangasem mampu seperti Kabupaten Klungkung yang sudah memasukkan semua masyarakat menjadi peserta atau iuran BPJS yang dibayari Pemkab melalui penerima bantuan iuran (PBI).
Dari total 548 ribu jiwa penduduk Karangasem, baru sebanyak 252.468 jiwa (64,29%) yang menjadi peserta JKN, baik iurannya dibayari pemerintah, maupun kepesertaan mandiri. Jadi yang belum masuk JKN sebanyak 195.784 jiwa (35,71%). Sesuai ketentuan perundang-undangan per 1 Januari 2019, semua masyarakat mesti sudah menjadi peserta BPJS.
‘’Tunggakan iuran BPJS yang Rp6 miliar di Karangasem dalam setahun ini, dari 18.000 peserta mandiri. Total peserta BPJS mandiri di Karangasem ada 41.515 orang. Kami harapkan yang menunggak segera bayar tunggakannya, bisa mencicil lewat Koperasi Sehat Nusantara di kantor pos seluruh Indonesia,’’ paparnya.
Terkait harapan Pemkab Karangasem bisa seperti Klungkung semua dibantu BPJS oleh Pemkab, di Karangasem pihaknya memperjuangkan itu. Sebenarnya, rintisan sudah dilakukan dan pihaknya sudah beberapakali rapat dengan Sekda Karangasem, membayar hal itu.
‘’Karangasem hanya memerlukan anggaran Rp 46 miliar per tahun untuk membayari iuran BPJS semua masyarakatnya,’’ kata Endang. (bud)