Denpasar (Bisnis Bali) – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak semua elemen selalu menjaga Bali agar tetap kondusif jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Hal itu ditegaskannya saat menghadiri acara Coffee Morning untuk Menciptakan Sinergitas dan Netralitas Aparatur Negara dan Penyelenggara Pemilu tahun 2019, di Gedung Perkasa Raga Garwita (PRG), Polda Bali, Denpasar, Kamis (27/9).

Dalam acara tersebut, Koster menegaskan keamanan adalah isu yang sangat sensitif, mengingat Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian utama. Selain menyambut pesta demokrasi tahun depan, ia menambahkan Bali juga akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting, sehingga memerlukan setingan keamanan yang memadai dan bertaraf dunia.

“Saya bangga Bali meraih predikat terbaik kedua setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan pilkada yang aman, tertib dan terkendali, sehingga saya harap tak hanya aparat Polri dan TNI, namun segenap lapisan dari berbagai elemen untuk menjaga kondusivitas tersebut sehingga Bali bisa meraih predikat terbaik pelaksanaan pemilu dan pilpres terbaik tahun depan,” jelasnya.

Apalagi, orang nomor satu di Bali ini mengatakan jika pelaksanaan pemilihan legislatif akan cukup krodit. “Banyak peserta yang akan ikut pileg tersebut, dari pemilihan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga tingkat DPR RI dan juga pemilihan DPD. Tidak hanya partai yang banyak, peserta pemilu juga sudah pasti banyak, jadi saya harap pelaksana pemilu siap akan berbagai kemungkinan,” tegasnya.

Selain itu, KPU dan Bawaslu diharapkan professional dan netral dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Karena hal itu pun akan ia lakukan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bali. “Mari kita bangun dan jaga pesta demokrasi yang bermartabat ini di Bali demi mewujudkan visi dan misi Nangun Sat Kertih Loka Bali, One Island, One Management dan One Commando,” tandasnya.

Sementara itu dari penyelenggara Pemilu menyatakan kesiapannya dalam menyambut pesta demokrasi tahun depan. Menurut Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan, permasalahan klasik yang sering terulang dari tahun ke tahun adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang akurat di lapangan.

Untuk itu, pihaknya membuat terobosan dengan mengajak masyarakat melaporkan langsung ke KPU jika ada DPT yang berubah di sekitarnya. “Jadi seumpanya ada keluarga atau tetangga sekitarnya meninggal atau sudah layak masuk DPT, saya ajak masyarakat untuk melapor ke KPU, ini demi pemutakhiran data kita,” ujarnya.

Ia berjanji akan menyiapkan piagam penghargaan bagi warga yang berani mengadu. Sedangkan Ketua Bawaslu yang diwakili Koordinator Divis Hukum Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, pemilu 2019 adalah pemilu yang bersejarah karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan bersamaan. Sehingga ia berharap masyarakat Bali bisa memberikan contoh demokrasi yang baik kepada Indonesia bahkan dunia. Ia juga mengharapkan kesuksesan Pilkada 2018 di Bali bias diulang, atau bahkan lebih sukses lagi.

Sementara dari segi pengamanan, Kapolda Petrus R Golose dan Pangdam Udayana Benny Susianto menyatakan kesiapannya menjaga keamanan Bali seperti yang mereka lakukan dalam Pilkada 2018. Kapolda menyatakan akan menggunakan metode yang sama yang telah diterapkan dalam pilkada beberapa waktu yang lalu.

Ia berharap masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pandangan politik, karena menurutnya tahun depan bukanlah tahun politik namun pesta demokrasi.

“Yang namanya pesta pastilah untuk bersenang-senang, jadi saya harap apa pun hasilnya, masyarakat tetap senang menerima,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Pangdam Benny Susianto. Pihaknya akan terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga kondusivitas Bali. Sinergitas tersebut juga Ia harapkan datang dari seluruh stakeholder di Bali agar tercipta keamanan dan tidak mengancam pariwisata. Selain itu, pihaknya menjamin netralitas TNI dan Polri dalam pesta demokrasi tahun depan, sesuai yang diamanatkan oleh UU.

Dari segi pendampingan hukum, Kajati Bali Amir Yanto menyatakan kesiapan kejaksaan baik tingkat Kabupaten dan Provinsi di Bali dalam memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan pemilu. Menurtunya KPU dan Bawaslu bias meminta bantuan hukum apabila dalam perjalanan terjadi sengketa. Sengketa itu bisa antar para peserta pemilu ataupun antara peserta dengan KPU dan Bawaslu.”Kapanpun kami siap memberikan pendampingan hukum terkait pemilu,” tandasnya. (pur)