TANDA TANGAN - Bupati Tabanan tandatangani persetujuan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Ruang Sidang DPRD Tabanan, Jumat (21/9).

Tabanan (Bisnis Bali) – Rapat paripurna membahas Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan 2018 telah dilakukan DPRD Tabanan, di Ruang Sidang DPRD Tabanan Jumat (21/9).  Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Tabanan I Ketut Suryadi dan dihadiri Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan Wakil Bupati I Komang Gede Sanjaya, anggota legislatif menyorot optimalisasi pelayanan RS Nyitdah.

“Optimalisasi pelayanan Rumah Sakit Nyitdah agar segera direalisasikan mengingat kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan perlu ditingkatkan baik. Hal ini sebagai antisipasi BRSU Tabanan direnovasi sehingga pelayanan kesehatan bisa dialihkan ke RS Nyitdah,” ungkap Sekretaris DPRD Tabanan I Made Sugiarta.

Selain itu, anggota dewan juga membahas tentang E-Ticketing di DTW Tanah Lot yang sudah bisa direalisasikan pada tahunini. Melalui komisi terkait DPRD akan mengawal agar pelaksanaannya dapat tepat waktu.

Terkait masalah meningkatkan PAD Tabanan dari Perangkat Daerah Penghasil yang selama ini masih stagnan dan belum memenuhi target, diperlukan inovasi dan kiat-kiat dari Perangkat Daerah Penghasil untuk meningkatkan PAD sesuai target yang ditetapkan.

“Dari Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 dapat kami laporkan data sebagai berikut: Pendapatan daerah sejumlah Rp 1.948.668,063.171,70, Belanja Daerah sejumlah Rp 2.214.812.691.827,56. dan dan defisit sejumlah Rp 266.144.628.656,86. Untuk Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 393.549.695.080,16,” ungkapnya.

Agenda penetapan APBD perubahan tahun 2018 sudah dijadwalkan agar tepat waktu serta penyusunannya sudah mengacu pada RPJMD Semesta Berencana 2016-2021.

“Terkait postur anggaran belanja pada APBD perubahan 2018 Kabupaten Tabanan yang perbandingannya 54,05 persen untuk belanja tidak langsung dan 45,95 persen untuk belanja langsung karena PAD Tabanan relatif kecil. Di tahun mendatang diharapkan bisa ditingkatkan,”ujarnya.

Badan Anggaran menyampaikan apresiasi atas upaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan dalam membangun kesepahaman menjadikan kegiatan pro rakyat sebagai prioritas. Kesepahaman tersebut diwujudkan dengan kesepakatan menyiapkan dana publik melalui penganggaran hibah/bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018.

“Kesepakatan ini didahului dengan merubah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2018,” jelasnya.

Pada sidang tersebut dilakukan penandatanganan persetujuan yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Tabanan. Bupati Eka menjelaskan, dalam garis besarnya penerimaan daerah khususnya untuk PAD sebesar Rp393,549 milyar lebih, Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp260,344 milyar lebih. Sedangkan besaran belanja daerah mencapai Rp2,214 triliyun lebih.

“Ini berarti pada RAPBD-P tahun anggaran 2018 terdapat defisit sebesar Rp266,144 milyar lebih. Besarnya defisit tersebut rencananya akan ditutupi dari silpa tahun 2017, pinjaman kepada PT.SMI dan penerimaan kembali investasi permanen lainnya,” jelasnya.

Selama ini masih terdapat kesenjangan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pelaksanaan program  pembangunan. Namun demikian pihaknya tetap berupaya dengan sumber daya yang ada untuk mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkesinambungan dalam dimensi kewilayahan maupun lintas sektoral.

“Atas dasar itulah kita sangat berkepentingan untuk tetap mempertahankan kekompakan semangat kerja sama dan suasana saling pengertian semua pihak demi percepatan pencapaian pelaksanaan program tahun 2018 menuju terwujudnya visi Kabupaten Tabanan yaitu Masyarakat Tabanan Sejahtera, Aman dan Berprestasi,” ungkapnya. (man)