Denpasar (Bisnis Bali) – Dua belas koperasi bodong yang beroperasi di lima kabupaten/kota di Bali merugikan ribuan masyarakat dengan dana yang terhimpun sedikitnya Rp150 miliar. Dari ribuan korban koperasi bodong, sekitar 500 orang telah bergabung dan menunjuk I Wayan Sudirta, SH., sebagai kuasa hukum.

Wayan Sudirta mengatakan, sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan memanggil para pengurus koperasi terkait yaitu KSP Maha Suci, KSP Maha Mulia Mandiri, KSP Tirta Rahayu yang beroperasi di kabupaten Tabanan. KSP Sinar Suci dan KSP Pramesti Dewi yang beroperasi di Kabupaten Klungkung. KSP Maha Agung, KSP Restu Sedana, KSP Maha Kasih beroperasi di Kabupaten Bandung. KSP Maha Wisesa dan KSP Maha Adil Mandiri di Denpasar, serta KSP Siti Restu dan KSP Merta Sedana di Kabupaten Gianyar.

Sudirta menyayangkan perkumpulan yang menghimpun dana masyarakat di Bali, sangat mudah tumbuh dan seperti tidak ada pengawasan dari aparat dan dinas terkait. Kasus serupa sudah sering terjadi sebelumnya dan masyarakat Bali kembali tertipu.

“Sekarang ada 12 koperasi, yang ngaku – ngaku koperasi belum ada izin tapi sudah bisa beroperasi. Dan sepertinya tidak ada pengawasan, apa tidak ada kewajiban dari dinas terkait untuk melakukan pengawasan,” tanya Anggota Lemkaji MPR tersebut, Jumat (21/9) saat berkoordinasi dengan nasabah korban koperasi bodong.

Dua belas koperasi yang berkantor di 5 kabupaten kota disinyalir beroperasi di seluruh Bali, terbukti ada korban dari Rendang, Karangasem padahal tidak ada kantornya di Karangasem. “Langkah pertama kami mengundang para manager untuk mengembalikan uang nasabah dengan baik – baik. Karena tidak sedikit dari nasabah yang meminjam uang dari bank dengan menggadaikan rumah dan juga tanah mereka yang akan segera disita,” ungkapnya.

Langkah kedua yang akan dilakukan adalah meminta dukungan dari wakil rakyat di DPR. “Kalau juga akan meminta dukungan dari aparat kepolisian yaitu Polda Bali. Saya yakin kepolisian sudah melakukan penyelidikan,” tukasnya.

Dikatakan, poin penting mengapa ia mau menangani kasus tersebut adalah agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat Bali yang tertipu dengan investasi bodong seperti itu lagi. Selain ia mengaku merasa simpati terhadap para korban, agar hak mereka segera dikembalikan.

Koordinator para nasabah, I Made Winastra mengatakan di posko tersebut telah terdaftar 500 orang dan posko masih terbuka untuk menerima nasabah korban koperasi bongong lainnya yang ingin bergabung.

“Rata – rata nasabah menempatkan dana ratusan juta hingga miliaran. Bahkan yang paling besar ada Rp11 milliar, dan banyak dari kami yang menggunakan uang panas dari pinjaman bank,” tukasnya.

Dikatakan, koperasi bodong tersebut telah beroperasi sejak 2013 dan dari tahun 2017 sudah tidak mampu membayar bunga apalagi mengembalikan dana nasabah.

“Kami berharap dengan bantuan pengacara ini, dana kami bisa kembali. Dan ada keringanan dari pihak bank yang meminjamkan dana,” harapnya.

Diungkapkan, selama ini banyak nasabah yang diarahkan meminjam dana dari BPR – BPR yang kemudian disalurkan ke koperasi. “Banyak pencairan pinjaman dari BPR terkesan tidak wajar, atau memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur di perbankan. Makanya kami mengharapkan kemudahan untuk saat ini,” pungkasnya. (pur)