Realisasi KPR Subsidi BTN Capai Rp174 M

19

Denpasar (Bisnis Bali) – Kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi di Bali pada 2018 ini masih menunjukkan pertumbuhan positif. Itu terlihat dari realisasi penyaluran KPR subsidi Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Denpasar hingga Agustus 2018 mencapai 1.322 unit dengan nilai Rp174 miliar.

“Dibandingkan Agustus 2017, tahun ini dari sisi jumlah unit meningkat 47,3 persen dan nominal naik 55,48 persen,” kata Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Denpasar Herman Soesanto di Renon.

Target KPR subsidi di Pulau Dewata pada 2018 mencapai 2.400 unit atau senilai Rp320 miliar. Ia optimis target yang ditetapkan bisa terwujud mengingat pasar Bali masih potensial dan karakter nasabah sangat baik yaitu tepat waktu dalam membayar. Terlihat dari risiko kredit bermasalah (NPL) KPR masih sangat kecil di kisaran 0,59 persen.

Potensi pembiayaan KPR subsidi di Bali diakui Herman dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pembiayaan KPR subsidi FLPP dengan kisaran Rp148,5 juta paling banyak terserap di Kabupaten Buleleng sekitar 70 persen dari daerah lainnya seperti Tabanan, Negara maupun Karangasem.

Segmen pasar KPR FLPP yaitu dari pekerja swasta di sektor pariwisata dengan maksimal pengahsilan pemohon Rp 4 juta per bulan, termasuk pula dari kalangan TNI/Polri maupun pekerja sektor informal lainnya.

“Fokus kami kini ke daerah Buleleng meski peluang pembiayaan KPR FLPP terbuka lebar pula di Klungkung,” ujarnya.

Ia yang baru lima bulan menjabat di Bali mengakui, bank akan terus berperan aktif mendukung sektor perumahan dalam menyalurkan pembiayaan sektor perumahan di Bali. Hal ini sejalan dengan target bank BTN untuk mengejar angka penyaluran pembiayaan perumahan subsidi yang telah ditetapkan kantor pusat.

“Kami melihat peluangnya masih besar karena permintaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap tumbuh dan terdorong oleh kebijakan Bank Indonesia terkait relaksasi rasio kredit terhadap nilai agunan atau Loan to Value (LTV),” jelasnya.

Sementara terkait kebijakan KPR dengan uang muka (DP) nol persen, Herman menyatakan, sampai saat ini pihaknya belum menerapkan. Meski demikian bank pada prinsipnya siap mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait LTV.

Ia memperkirakan DP nol persen akan menimbulkan kontrapruduktif kepada para pengembang. “Jangan sampai orang mudah pesan rumah dengan tanpa DP dan ketika mulai dibangun, konsumen membatalkan pesanan rumah secara sepihak,” jelasnya.

Mengantisipasi kerugian tersebut, ia berharap mekanisme DP nol persen ke depannya agar lebih ketat kepada nasabah yang risiko rendah, betul-betul berkeinginan memiliki rumah. (dik)