BPR Diminta Perhatikan NPL

21

Denpasar (Bisnis Bali) – Kondisi ekonomi yang masih melambat dipastikan berdampak pada sektor usaha termasuk kemampuan debitur membayar angsuran kredit. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah VIII Bali Nusra, Hizbullah menilai sektor perbankan khususnya bank perkreditan rakyat (BPR) harus memperhatikan kredit bermasalah (NPL) yang terlalu tinggi.

“Ketika ekonomi melambat juga mempengaruhi kemampuan sektor perbankan menggaet dana pihak ketiga (DPK). Ini akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan dana masyarakat yang ditempatkan di bank,” nilainya di sela-sela acara Meet & Greet Stakeholder Gathering BPR Kanti 2018 di Hotel Grand Inna Bali Beach Jumat (24/8).

erlambatan ekonomi akan berimbas pada peningkatan NPL perbankan di Bali. penurunan sektor property menjadi salah satu penyebabnya. Sektor properti tahun-tahun sebelumnya sempat menjadi  primadona industri bank perkreditan rakyat (BPR).

Ini dampat ikutannya lesunya sektor penopang sektor properti seperti toko bahan bangunan dan lainnya. Perlambatan ekonomi juga berimbas pasa sektor yang lain. Sektor transportasi, akomodasi, makanan dan minuman juga merasakan dampak perlambatan ekonomi.

Dalam kondisi perlambatan ekonomi, BPR mesti betul-betul menggarap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor usaha ini dipandang tetap eksis di tengah perlambatan ekonomi. BPR dan bank umum yang menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) mesti menyasar usaha produktif. Banyak masyarakat yang bergerak di sektor usaha tidak mengetahui KUR.

Jika sektor produktif bisa sepenuhnya tersentuh KUR diyakinkan akan berimbas optimal pada pertumbuhan ekonomi Bali. Pada bagian lainnya harapan pemerintah meningkatkan serapan KUR bisa makin terwujud.

Pemerintah pusat tentu diharapkan bisa mengoptimalkan penyaluran KUR di Bali. Ini secara tidak langsung bisa menggairahkan perekomian dan pengembangan sektor usaha di Bali. Kredit bermasalah (NPL) akan meningkat terutama saat ekonomi melambat. Ini bisa menurunkan kinerja bank dan penurunan laba yang dikantongi BPR.

Gangguan alam seperti erupsi Gunung Agung dan gempa bumi di NTB akan mengganggu sektor usaha. Di tengah berbagai tantangan, selain penguatan modal BPR mesti menerapkan tata kelola keuangan yang baik guna menjawab tantangan internal dan tantangan eksternal. (kup)